Pemerintah Perlu Kelola Risiko Proyek Lumbung Pangan & Biodiesel

ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww.
Petani menanam padi di lahan bekas gambut di Desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (11/6/2020). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan 165 ribu hektare (ha) lahan bekas pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah sebagai program pengembangan lumbung pangan baru.
Penulis: Agustiyanti
25/8/2020, 14.32 WIB

Pemerintah tengah menggarap mega proyek Lumbung Pangan dan Biodiesel guna menjaga ketahanan pangan dan energi. Head of Environmental Studies LPEM UI Alin Halimatussadiah mengingatkan kedua proyek ini memiliki risiko terhadap lingkungan, bahkan sosial jika tidak dikelola dengan baik.

"Ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam pengelolaan risiko, misalnya apakah kita perlu 1 juta hektare. Bagaimana meningkatkan produktifitas dari lahan yang sudah ada untuk mega rice project ," ujar Alin Halimatussadiah dalam Webinar Sustainable Economic Recovery in Indonesia : Opportunities and Challanges bagian dari SAFE Forum 2020 yang diselengarakan Katadata.co.id, Selasa (25/8).

Selain itu, pemerintah juga perlu menjamin proyek ini tak merusak hutan dan menganggu konsevasi hewan liar melalui regulasi dan perencanaan tata ruang. Pemerintah juga perlu memastikan apakah proyek ini terintegrasi dengan program reformasi agraria.

Sementara pada proyek biodiesel, pemerintah perlu memastikan apakah proyek B30 hingga B11 dapat dicapai tanpa memperluas area penanaman sawit dan apakah moratorium kebun sawit tetap akan berlanjut.

Baca Juga

Keberlanjutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga perlu dijaga agar tak memerlukan suntikan anggaran dari pemerintah. Selain itu, perlu ada keberpihakan bagi para petani kecil.

"Seluruh safeguard ini penting untuk mengelola risiko," katanya.

Pemerintah tengah bersiap menjalankan proyek lumbung pangan atau food estate di Kalimantan Tengah. Tahap pertama dimulainya proyek ketahanan pangan ini akan ditandai dengan penanaman padi perdana pada Oktober 2020.

Penanaman padi tahap pertama di atas lahan seluas 30.000 hektare. Selain menanam padi sebagai komoditas utama pemerintah juga akan menanam produk hortikultura, perkebunan, hingga peternakan itik.

Pemerintah juga tengah mendorong ketahanan energi antara lain melalui penerapan program biodiesel 30% atau B30 demi menekan impor minyak. Pada tahun ini, Pertamina juga telah menciptakan katalis untuk pembuatan D100 yakni bahan bakar diesel yang 100% dibuat dari mintak sawit dan tengah memasuki tahap uji produksi di dua kilang.

Penyumbang Bahan: Agatha Lintang