Daya Beli Masih Lemah, Wacana Kenaikan Tarif PPN Tuai Kritik

ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.
Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri mulai 1 Juli 2020.
Penulis: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Pingit Aria
6/5/2021, 20.33 WIB

Pemerintah berencana untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Baru bergulir, wacana ini menuai kritik dari berbagai pihak.

Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, rencana kenaikan tarif PPN sebaiknya diurungkan. Ia mengatakan, kenaikan ini akan menjadi beban masyarakat karena harga barang/jasa akan semakin mahal.

Sementara, daya beli masyarakat masih lemah akibat pandemi Covid-19. “Kalau PPN dinaikkan, maka bukan hanya masyarakat yang terbebani, pengusaha juga akan dirugikan karena menurunnya konsumsi masyarakat yang mengakibatkan volume penjualan juga turun,” kata Tauhid kepada Katadata, Kamis (6/5).

Tauhid mengatakan, daya beli masyarakat saat ini belum sepenuhnya pulih. Apalagi, ekonomi Indonesia saat ini masih dalam pemulihan di tengah pandemi.

“Justru aneh, di tengah pemulihan kok malah PPN dinaikkan. Kalau begini, pajak bukan lagi berfungsi untuk meningkatkan perekonomian, tapi akan menjadi beban,” kata dia.

Ia menyebut, rencana kenaikkan sebesar 5% terlalu tinggi. Tauhid menambahkan, jika memang ada kenaikkan, harus mempertimbangkan kemampuan konsumen dan dampaknya bagi pengusaha. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan menengah dari kebijakan ini.

Simak Databoks berikut: 

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja juga mengatakan, sebaiknya rencana kenaikkan tarif PPN ditunda karena kondisi perekonomian masih belum pulih.

“Malah saat ini seharusnya pemerintah membebaskan PPN atau paling tidak menguranginya untuk dapat mendongkrak konsumsi dan perdagangan dalam negeri, agar Indonesia bisa secepatnya keluar dari resesi,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, rencana kenaikan PPN  masih dibahas dan berkaitan dengan pembahasan undang-undang yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat yaitu RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Ini seluruhnya akan dibahas oleh pemerintah dan nanti pada waktunya akan disampaikan kepada publik," kata Airlangga dalam Konferensi Pers Perkembangan dan Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (5/5).

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi