Jakarta, 14 Oktober 2021 — Sebagian besar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia mengalami dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM darurat pada tahun ini seperti penurunan permintaan, laba, dan nilai aset pendapatan selama pemberlakuan PPKM darurat pada tahun ini.
Demikian hasil survei terkait pandemi dan praktik usaha ramah lingkungan yang diluncurkan Kamis (14/10/2021) oleh United Nations Development Programme (UNDP), Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia, serta Indosat Ooredoo.
Survei tersebut juga mengungkapkan hasil yang menjanjikan terkait potensi usaha ramah lingkungan di Indonesia. Sekitar 95 persen UMKM menyatakan minatnya pada praktik-praktik usaha ramah lingkungan, dengan usaha milik perempuan menunjukkan minat yang lebih kuat.
Sebanyak 90 persen lainnya mengatakan mereka tertarik untuk menerapkan praktik usaha inklusif, yang merupakan komponen penting dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Survei dilakukan secara daring dengan menyebarkan pesan singkat (SMS) berisi link survei yang dikirimkan oleh Indosat Ooredoo kepada target responden dari sektor UMKM di seluruh Indonesia.
Sekitar 3.000 UMKM berpartisipasi dalam survei yang berisi 58 pertanyaan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor UMKM, khususnya pada bulan-bulan awal pandemi di tahun 2020 dan selama masa pemberlakuan PPKM darurat di Indonesia pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021.
Pertanyaan difokuskan pada permintaan terhadap produk, keuntungan selama masa awal pandemi di bulan Maret hingga Juni tahun 2020 dan membandingkan temuan serupa selama periode PPKM darurat yang diterapkan pada bulan Juli dan Agustus tahun 2021. Pertanyaan juga berfokus pada potensi usaha ramah lingkungan dan digitalisasi di Indonesia.
Survei tersebut juga menemukan bahwa beberapa UMKM mengalami kerugian lebih dari 50 persen antara bulan-bulan awal pandemi pada 2020 dan PPKM darurat pada pertengahan tahun 2021, khususnya di provinsi Jawa dan Bali.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia, Teten Masduki yang hadir sebagai pembicara kunci dalam webinar “UMKM Indonesia di Tengah Pandemi dan Potensi untuk Pemulihan Usaha Ramah Lingkungan dan Inklusif” meminta UMKM untuk mengadopsi praktik usaha ramah lingkungan serta berkelanjutan.
“Langkah-langkah mencari keuntungan yang merusak lingkungan harus kita tinggalkan. Kegiatan ekonomi termasuk produksi, konsumsi dan distribusi harus memprioritaskan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia dalam jangka panjang,” kata Teten
Teten juga menambahkan banyak pengusaha muda telah meluncurkan usaha yang menghasilkan barang-barang ramah lingkungan sehingga harus terus didukung.
"Anak-anak muda sudah banyak menjalankan bisnis yang ramah lingkungan misalnya menggunakan material dari limbah kayu untuk membuat jam tangan dan frame kacamata. Tentu kreativitas dan inovasi ini perlu terus kita dukung agar semakin banyak usaha yg ramah lingkungan bisa bermunculan," ujar Teten.
Studi ini juga mengungkapkan manfaat langsung dari digitalisasi. UMKM yang bergabung dengan platform daring untuk memasarkan produk mereka selama pandemi COVID-19 mencatat permintaan yang lebih tinggi terhadap produk mereka dan keuntungan yang lebih besar, dibandingkan dengan UMKM lain yang telah menggunakan platform tersebut sebelum masa pandemi, dan mereka yang usahanya dijalankan sepenuhnya secara luring.
Walaupun pandemi membawa dampak serupa pada UMKM yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki, survei mengungkapkan bahwa perempuan lebih rentan kehilangan pekerjaannya. Selain itu, hanya 19,7 persen UMKM milik perempuan yang melaporkan mencari bantuan dari program bantuan tunai dari Pemerintah (BPUM) dibandingkan dengan 26,9 persen UMKM milik laki-laki.
Berdasarkan survei 45,2 % UMKM masih beroperasi normal, 30.9% UMKM masih beroperasi sebagian dan bahkan tidak ada yang berniat untuk menutup usaha secara permanen ditengah PPKM Darurat. Intervensi pemerintah juga telah mampu meningkatkan ketahanan UMKM meskipun cakupannya masih harus diperluas.
Kepala Perwakilan UNDP Indonesia, Norimasa Shimomura meminta para pemangku kepentingan bekerja sama untuk meningkatkan sektor UMKM seiring dengan pertumbuhan ekonomi negara yang lebih baik.
“Kesempatan sekarang ada tangan kita. Kita harus menangkap peluang untuk transisi yang lebih berani menuju ekonomi hijau dengan praktik-praktik usaha yang lebih inklusif. Rilis penelitian ini menegaskan bahwa sebagian besar pelaku usaha berpengaruh di sektor UMKM sangat menginginkan adanya perubahan. Saya berharap laporan ini—dan dialog kebijakan hari ini—memberikan wawasan yang lebih tajam tentang sektor UMKM dan mendorong diskusi tentang kebijakan yang dapat membantu UMKM mengatasi tantangan mereka saat ini,” kata Shimomura.
Vikram Sinha, Director & Chief Operating Officer Indosat Ooredoo, mencatat pentingnya percepatan transformasi digital di Indonesia.
“Kemitraan kami dengan UNDP dan Kementerian Koperasi dan UKM telah membantu kami memahami manfaat digitalisasi bagi masyarakat. Kolaborasi ini dapat membantu menginformasikan sektor UMKM tentang praktik terbaik untuk menghadapi tantangan di masa depan, berapapun besarnya. Kami bangga mempersembahkan studi bersama ini yang kami harap dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan untuk memanfaatkan peluang dalam digitalisasi dan praktik usaha ramah lingkungan,” ujarnya.
Ekonom Senior UNDP Indonesia, Rima Prama Artha mengatakan keinginan dari UMKM untuk praktik inklusi dan green bisnis sangat tinggi. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan UNDP pada Agustus, hampir 90 persen pelaku UMKM setuju dengan adanya green bisnis dan inklusi. Meski demikian, dalam pelaksanaannya masih belum banyak yang belum mengimplementasikan, terutama praktik inklusi.
"Banyak mereka merasa terlalu kecil untuk menyebabkan dampak sehingga enggan melakukan praktik ini. Mereka juga belum sepenuhnya sadar keuntungan dua praktik baik ini," kata Rima.
Rima menambahkan, dalam meningkatkan partisipasi praktik ramah lingkungan dan inklusi, pelaku UMKM menyebutkan beberapa hal, diantaranya peningkatan kapasitas melalui workshop. Untuk praktik ramah lingkungan, pelaku UMKM meminta pengembangan fasilitas pemilahan sampah dan bantuan sertifikat ramah lingkungan bagi bisnis mereka sehingga usaha menjadi lebih optimal.