Gapki Soroti Tantangan Implementasi Ekspor Sawit Lewat DSI Mulai Tahun Depan

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyoroti potensi kendala dalam penerapan mekanisme ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mulai 1 Januari 2027.

Ini karena perubahan mekanisme itu mewajibkan pelaku usaha menyesuaikan sistem administrasi, verifikasi transaksi, hingga koordinasi antara eksportir dan pemerintah.

Anggota Dewan Pembina Gapki, Joko Supriyono, mengatakan DSI akan mengambil peran sebagai perantara tunggal dalam proses ekspor produk sawit. Mekanisme tersebut mengubah proses perdagangan yang selama ini dijalankan langsung oleh perusahaan eksportir.

“DSI akan berperan sebagai satu-satunya perantara dalam mekanisme ekspor,” kata Joko dalam paparannya di forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026, Bali International Convention Centre, pada Jumat (13/11).

Joko menjelaskan, selama ini perusahaan sawit menjalankan hampir seluruh kegiatan ekspor secara mandiri. Kegiatan tersebut mencakup pencarian pembeli internasional, negosiasi harga, pengurusan perizinan ekspor, pembiayaan perdagangan, hingga pengaturan asuransi dan pengiriman barang.

Melalui mekanisme baru ini, DSI akan masuk ke dalam rantai perdagangan sebagai perantara tunggal. Perusahaan eksportir tetap berhubungan dengan pembeli, tetapi harus menyampaikan data transaksi dan dokumen ekspor melalui sistem yang disiapkan DSI.

DSI akan menjalankan tiga fungsi utama, yakni sebagai perantara tunggal, pengendali dan pemberi persetujuan transaksi, serta pengelola penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan pemenuhan kewajiban ekspor.

DSI kini tengah mengembangkan portal digital bernama National Data Intelligence (NADI). Platform ini akan menjalankan fungsi verifikasi, konfirmasi, dan pemantauan transaksi ekspor.

Dalam skema yang dipaparkan Joko, eksportir terlebih dahulu menyampaikan data transaksi melalui portal NADI. Setelah DSI melakukan verifikasi dan memberikan konfirmasi, eksportir dapat melanjutkan proses penerbitan PEB sesuai kontrak dan dokumen kepabeanan. Selanjutnya, eksportir memproses penyelesaian kepabeanan melalui sistem CEISA dan National Indonesia Single Window (NISW).

Joko mengatakan, pemerintah dan DSI telah menyiapkan masa transisi sebelum menerapkan mekanisme perantara tunggal secara penuh. Masa transisi tersebut berlangsung dari Juni hingga Desember 2026.

Selama periode tersebut, perusahaan masih menjalankan kegiatan ekspor seperti biasa dengan menyampaikan data transaksi kepada DSI untuk proses verifikasi. Pada saat bersamaan, DSI mengembangkan NADI dan menyusun metodologi, termasuk sistem referensi harga ekspor.

Joko berharap pemerintah dapat menjalankan perubahan mekanisme tersebut secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan operasional eksportir. “Berdasarkan pembahasan kami, DSI dan pemerintah, penerapan ekspor satu pintu akan menggunakan mekanisme yang tepat sehingga tidak mengganggu kelancaran ekspor maupun memicu gejolak pasar,” ujar Joko.

Ia menilai penerapan mekanisme ekspor satu pintu perlu mempertimbangkan luasnya jaringan perdagangan sawit Indonesia. Industri sawit nasional mengirimkan produk melalui lebih dari 120 pelabuhan ke lebih dari 170 negara tujuan ekspor.

Selain itu, eksportir memperdagangkan beragam produk sawit, mulai dari minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), minyak sawit olahan, hingga produk oleokimia dengan berbagai klasifikasi kode Harmonized System (HS).

Joko menyebut penerapan sistem baru juga membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perdagangan komoditas strategis. Pemerintah menargetkan mekanisme tersebut dapat menekan praktik pengurangan nilai transaksi atau under-invoicing dan transfer pricing dalam ekspor.

Meski demikian, Joko menekankan pentingnya kepastian tata kelola dan komunikasi antara pemerintah dengan pelaku industri selama implementasi kebijakan. Menurutnya, perubahan sistem ekspor dapat mendorong efisiensi dan transparansi apabila pemerintah menerapkan mekanisme yang jelas serta kepastian regulasi.

“Sangat bergantung pada keterlibatan dan kerja sama antara industri dan pemerintah,” ujarnya.

Biaya layanan Ekspor CPO Terbit Desember

Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) mengindikasikan biaya layanan pengelolaan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya berada pada kisaran satu digit dolar Amerika Serikat (AS) per ton. DSI akan mengumumkan besaran tarif final pada Desember 2026 sebelum menerapkan sistem pemantauan ekspor secara penuh mulai 1 Januari 2027.

Kepala DSI, Luke Thomas Mahony, mengatakan proyeksi pungutan tarif tersebut mengacu pada perkembangan harga pasar saat ini. Namun, DSI masih membahas mekanisme dan besaran biaya layanan tersebut.

"Jika mengacu pada kondisi harga pasar saat ini, secara indikatif biaya layanan DSI akan berada pada kisaran satu digit dolar AS per ton," kata Luke saat menjadi pembicara di forum Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 di Bali International Convention Centre, pada Jumat (13/11).