Rusun Milenial untuk Penghasilan Rendah Rp8 Juta Rekomendasi PUPR
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan rumah susun (rusun) menjadi salah satu solusi penyediaan rumah di perkotaan. Salah satu rusun yang disoroti adalah rusun berkonsep transit oriented development (TOD), seperti Rusun Samesta Mahata Margonda, di Depok, Jawa Barat.
Seperti diketahui, Rusun Samesta Mahata Margonda terintegrasi dengan Stasiun Pondok Cina yang dilintasi Kereta Rel Listrik (KRL) jurusan Bogor - Jakarta Kota. Rusun ini memiliki 940 unit dan merupakan hasil kerja sama Perum Perumnas dan PT KAI.
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan, lokasi Rusun Samesta Mahata Margonda yang berada di wilayah satelit Jakarta membuat harganya lebih terjangkau bagi kalangan milenial. Adapun, target pasar dari rusun ini adalah kalangan milenial perkotaan dengan penghasilan Rp 8 juta sampai Rp 12 juta.
“Dalam kesempatan ini, kami mendorong skema pembiayaan baru khususnya untuk satuan rumah susun, seperti Skema KPR Sewa Beli atau Rent-to-own bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta skema KPR Milenial yang terjangkau," kata Fatah dalam keterangan resmi, Senin (4/4).
Adapun, rusun berkonsep TOD menjadi salah satu pilihan bagi 60% kalangan milenial. Sebagai informasi, TOD menuntut adanya keterpaduan antara pola dan struktur ruang wilayah, seperti perumahan, fasilitas komersial, ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau dengan berjalan kaki.
Fatah menyebutkan, Rusun Samesta Mahata Margonda ini mendukung implementasi konsep TOD. Selanjutnya, pembangunan hunian berkonsep TOD juga akan dilakukan pada kawasan terminal bus.
Sebagai informasi, Kementerian PUPR mencatat pemilikan rumah layak pada 2020 baru mencapai 56,75%. Pemerintah menargetkan angka itu naik menjadi 70% pada 2024.
Oleh karena itu, Kementerian PUPR memberikan tiga bantuan pembiayaan perumahan pada tahun ini, yakni Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp 23 triliun untuk 200.000 unit rumah, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp 888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah, dan fasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp 9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.
Total anggaran Kementerian PUPR mencapau Rp 5,1 triliun untuk meningkatkan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada tahun ini. Melalui program bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, PUPR akan membangun 1.823 unit rumah khusus, 51.41 unit rumah susun, penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 87.500 unit.
Selain itu, PUPR juga akan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) untuk 20.500 unit rumah milik MBR. "Kami siap menggandeng seluruh mitra kerja bidang perumahan agar masyarakat Indonesia bisa menempati rumah yang layak huni," kata Direktur Jenderal Kementerian PUPR Iwan Suprijanto
Pada tahun ini, Kementerian PUPR hanya memperoleh alokasi anggaran Rp 100,59 triliun, hanya 57% dari anggaran yang diajukan Rp 176 triliun. Alokasi anggaran ini juga turun dari pagu DIPA tahun anggaran 2021 senilai Rp149,8 triliun.
Iwan mengatakan, pihaknya juga akan memperhatikan kualitas dan estetika bangunan perumahan yang akan dibangun. Ini penting agar masyarakat mendapatkan bantuan perumahan yang berkualitas, layak huni, dan nyaman.
Ia pun berharap pemerintah daerah, pengembang perumahan, perbankan, dan masyarakat dapat mendukung program itu. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, PUPR menargetkan penyediaan rumah sebanyak 11 juta unit. Penambahan rumah itu diharapkan dapat meningkatkan presentasi rumah layak huni ke level 70%.