KemenKopUKM Akan Bangun 250 SPBN, Kurangi 30% Biaya Produksi Nelayan

ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.
Nelayan berada di atas perahu yang ditambatkan di Pelabuhan Kuala Bubon, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, Aceh, Minggu (25/12/2022). Hukum adat laut Aceh telah menetapkan larangan dan pantangan melaut pada hari peringatan tsunami 26 Desember untuk mengenang dan memperingati peristiwa gempa dan gelombang tsunami Aceh.
Penulis: Nadya Zahira
Editor: Tia Dwitiani Komalasari
26/12/2022, 19.48 WIB

Kementerian Koperasi dan UMKM atau KemenKopUKM menyatakan akan membangun 250 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan atau SPBN pada 2023.

“Pada tahun 2023, pembangunan SPBU untuk koperasi nelayan akan diperbanyak dengan target 250 lokasi atau 250 koperasi, jelas Ini cukup besar,” ujar Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dalam Konferensi Pers Kinerja dan Outlook 2023, di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (26/12).

Teten mengatakan, pembangunan SPBN tersebut akan dilakukan bersama Kementerian BUMN, Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN, serta pemerintah daerah atau pemda sekitar.

Baca Juga

Ia menuturkan, SPBN  menjadi suatu upaya pemerintah untuk menjawab persoalan ekonomi yang tengah dialami oleh para nelayan. Pasalnya, para nelayan mengalami kerugian yang cukup besar akibat membeli bahan bakar dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar. Hal ini diakibatkan karena SPBU yang dekat dengan sentra-sentra nelayan.masih terbilang sangat sedikit.

"Ini tentu dampaknya sangat besar, 60% biaya produksi nelayan dihabiskan untuk membeli bahan bakar. Selama ini, akses mereka untuk mendapatkan solar subsidi bahan bakar ini sangat susah. Karena mereka harus beli dari pengecer," ujar Teten.

Teten mengatakan, para nelayan harus merogoh kocek lebih besar setiap membeli bahan bakar solar tersebut hingga sebesar Rp 10.000 sampai Rp 12.000 per liter dari harga solar yang hanya sekitar Rp 6.800 per liter saat ini. Oleh sebab itu, pihaknya berencana untuk membangun SPBN untuk mendorong perekonomian sektor laut.

Ia berharap pembangunan SPBN tersebut bisa mempermudah para nelayan untuk mendapatkan solar bersubsidi di lapangan. "Jadi ini bisa memotong biaya produksi nelayan hingga 30% dengan mereka bisa membeli harga SPBN,” ujarnya.

Baca Juga

Sebelumnya, Ketua Pelaksana Harian KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan dengan kapal berukuran 4 gross ton (GT) membutuhkan biaya BBM sekitar Rp 500.000 untuk 25 hari melaut. Adapun, BBM mencakup 70% dari struktur biaya nelayan dalam melaut.

Oleh karena itu, Dani mendorong pemerintah harus memperbanyak jumlah stasiun pengisian bensin nelayan atau SPBN. Dani mencatat jumlah SPBN di dalam negeri hanya mencapai 371 unit, sedangkan jumlah desa nelayan secara nasional lebih dari 11.900 unit.

Maka karena itu, Dani meminta pemerintah memangkas syarat dan waktu pendirian SPBN dari saat ini sekitar 6-7 bulan. Pada saat yang sama, pengawasan penerima BBM bersubsidi pada SPBN perlu diperketat.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah melibatkan organisasi nelayan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi.

Berikut 10 provinsi kesejahteraan terendah, seperti tertera dalam grafik.

Reporter: Nadya Zahira