Prabowo Dikabarkan Bakal Bentuk Badan Ekspor, Ini Bocorannya

Presiden Prabowo Subianto dikabarkan bakal mengumumkan pembentukan Badan Ekspor khusus untuk menangani ekspor komoditas strategis pada saat berpidato di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada Rabu (20/5). Badan Ekspor ini akan membeli komoditas dari produsen atau eksportir kemudian menjualnya ke para pembeli di pasar global.

Menurut informasi yang diperoleh Katadata.co.id, pembentukan Badan Ekspor ini dilakukan untuk mengatasi masalah under invoicing export, di mana eksportir melaporkan harga yang lebih rendah dari harga sebenarnya. Praktik ini merugikan negara karena menyebabkan negara kehilangan potensi penerimaan pajak dan royalti, devisa hasil ekspor yang diterima juga tidak optimal masuk ke Indonesia. 

Pada tahap awal, Badan Ekspor ini akan menarget eksportir produk komoditas batu bara dan minyak sawit mentah (CPO). Adapun untuk ekspor komoditas mineral masih dalam pembahasan. 

Sumber Katadata.co.id menyebut Badan Ekspor ini bakal menggunakan konsep yang mirip dengan state commodity trading house yang digunakan oleh pemerintah Cina atau Singapura. Ada dua skenario struktur Badan Ekspor ini. Pertama, Badan Ekspor berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kedua, Badan Ekspor berada di bawah Danantara. 

"Jika (Badan Ekspor) berada di bawah Danantara, implikasinya jauh lebih besar karena Danantara berpotensi berkembang bukan hanya sebagai sovereign investment entity, tetapi juga menjadi strategic national commodity platform dengan akses recurring margin dari perdagangan komoditas Indonesia," ujar sumber tersebut.

Pembentukan Badan Ekspor diharapkan akan membawa dampak positif untuk pemerintah, khususnya di bidang makroekonomi. Lewat Badan Ekspor ini, pemerintah bisa melakukan kontrol devisa lebih kuat. Selain itu, pemerintah dapat memantau harga dan volume komoditas ekspor unggulan dengan lebih transparan. 

Pembentukan Badan Ekspor ini diyakini akan mengoptimalkan penerimaan negara, mendukung stabilisasi rupiah dan cadangan devisa. Di sisi lain, daya tawar Indonesia di bidang ekspor akan meningkat. Pemerintah akan memberikan waktu enam bulan bagi pelaku industri sebelum Badan Ekspor ini diterapkan. 

Prabowo Bakal Pidato Arah Ekonomi Makro di DPR

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan untuk menyampaikan pidato tentang Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Ekomoni KEM PPKF RAPBN 2027 di Gedung Nusantara DPR Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5).

Dalam lembaran undangan Rapat Paripurna DPR, Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato selama 45 menit, sejak pukul 10.25 – 11.11 WIB. Presiden akan hadir di Gedung Nusantara pada 09.45 WIB.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Saan Mustopa, mengatakan bahwa presiden dijadwalkan hadir dalam rapat paripurna DPR besok untuk menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro serta pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah.

“Rencananya seperti itu. Jadi, untuk penyampaian kerangka ekonomi makro, terus juga pokok-pokok kebijakan fiskal akan disampaikan langsung oleh Presiden,” kata Saan kepada wartawan di Gedung DPR pada Selasa (19/5).

Ini juga pertama kalinya menyampaikan materi tersebut langsung di hadapan DPR dalam forum resmi paripurna. “Yang saya tahu, iya (yang pertama),” ujarnya.