Usut Impor Baju Bekas, Teten Minta Pedagang Jangan Dijadikan Tameng

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama pemerintah sedang mengusut pelaku impor baju bekas yang menjual komoditas tersebut ke pasar Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan pasar yang menjual pakaian bekas impor akan ditutup.

Teten mengatakan, jika pasar atau toko yang menjual pakaian bekas impor ditutup tidak akan berdampak signifikan terhadap para pedagang, karena menurutnya pedagang dapat menjual barang dagangan lainnya. Justru jika pasar tersebut terus diizinkan maka UMKM di industri pakaian akan mati.

"Kalau pedagang itu mereka sangat adaptif, kalau sekarang mereka mungkin tidak bisa jual lagi pakaian bekas, mereka bisa jual pakaian produksi lokal. Jangan pakai tameng pedaganglah untuk menutupi importir pakaian bekas ini," ujar Teten kepada awak media saat ditemui di Smesco, Jakarta, Selasa (21/3).

Teten menuturkan, aktivitas impor pakaian bekas ini harus segera dihentikan, karena dampaknya sangat besar terhadap UMKM dan perdagangan dalam negeri. Sehingga nantinya juga akan berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK tenaga kerja khususnya di sektor industri tekstil.

"Ini jelas akan berdampak terhadap banyaknya masyarakat yang kehilangan lapangan kerja, karena di sektor tekstil atau pakaian ini ada desainer, ada pekerja konveksi, ada packaging, distribusi sampai rantai ritel," kata dia.

Sementara itu, bagi para pedagang pakaian bekas impor yang nantinya akan terdampak karena pasarnya harus ditutup. Kemenkop UKM siap untuk membantu dengan mengganti barang impor ilegalnya ke barang lokal. "Kalau pakaian bekas di tarik pasti ada pakaian lokal yang nantinya akan mengisi, kita akan bantu," ujar Teten.

Bersama upaya itu, Teten menuturkan bahwa pihaknya juga menyediakan hotline bagi para pedagang impor pakaian bekas yang nantinya terdampak lantaran pasarnya akan segera ditutup. Hotline tersebut suatu wadah untuk menyampaikan segala keluhan dan solusi.

"Kita tentu cari solusinya juga untuk para pedagang impor ilegal itu, makanya kita buat hotline," kata dia. Adapun hotline tersebut bisa dihubungi ke nomor Whatsapp 0811-1451-587 atau nomer telpon di 1500-587.

Adapun pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Dalam aturan Permendag itu, pakaian bekas dan barang bekas lainnya termasuk dalam barang yang dilarang impor dengan pos tarif atau HS 6309.00.00 dengan uraian Pakaian bekas dan barang bekas lainnya dan tertera di bagian IV Jenis kantong bekas, karung bekas, dan pakaian bekas.

Mengutip data ekspor-impor BPS, nilai impor baju bekas meroket 607,6% (yoy) pada Januari-September 2022. Besarnya nilai impor baju bekas ini bahkan mengalahkan nilai impor pakaian dan aksesorisnya (rajutan) serta pakaian dan aksesorisnya (non-rajutan). Nilai impor kedua produk itu malah mengalami penurunan.