Berita pakaian bekas Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan serangkaian penindakan terhadap peredaran pakaian bekas ilegal di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai sekitar Rp 248 miliar sejak 2022.

Impor pakaian bekas ilegal Indonesia kembali dipermasalahkan. Katadata menemukan adanya kesenjangan data impor pakaian bekas cukup tinggi antara BPS dan laporan ekspor tiap negara ke Indonesia.

Pedagang pakaian bekas meyakini bahwa mereka memiliki segmen pasar yang berbeda dengan pelaku usaha yang menjual pakaian baru.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memperluas pengawasan terhadap impor ilegal, tidak hanya pakaian bekas tapi juga besi-baja dan sepatu, guna melindungi industri lokal.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan melegalkan impor pakaian bekas.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan tindakan keras terhadap importir pakain bekas sesuai dengan regulasi Permendag, dengan penggantian produk lokal sebagai substitusi.

Bea Cukai Kemenkeu, di bawah sorotan pasca tudingan oleh Menteri UMKM tentang pelolosan impor pakaian bekas, masih belum menerima informasi detail namun menekankan kontribusinya dalam mendukung UMKM.

Pemerintah Indonesia berencana melakukan rebranding pasar pakaian bekas, seperti Pasar Senen dan Pasar Gedebage, untuk meningkatkan citra produk lokal dan mengurangi ketergantungan impor.

Shopee memblokir lebih dari satu juta kata kunci dan menurunkan ratusan ribu produk terkait pakaian bekas alias thrifting.

Penutupan impor pakaian bekas akan mempengaruhi 900.000 usaha yang menjual pakaian bekas di dalam negeri.

Selama Januari-Agustus 2025, volume pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia mencapai 1.242,8 ton dengan nilai impor US$1,55 juta atau sekitar Rp25,7 miliar.

Menkeu Purbaya berencana memblacklist para importir pakaian bekas untuk melindungi UMKM dan industri tekstil domestik dari persaingan tidak sehat.

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Wahyu Widada mengatakan pakaian bekas ini merupakan impor dari Cina, Korea Selatan, dan Jepang.

Usulan Prancis ini mengemuka di tengah upaya pemerintah mencari cara-cara baru untuk mengatasi masalah limbah tekstil yang semakin parah.

Impor pakaian dan alas kaki bekas dianggap tindakan ilegal.