Pemerintah kembali membuka keran impor beras kurang lebih sebanyak 2 juta ton sesuai dengan penugasan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas kepada Perum Bulog sampai akhir Desember 2023. Hal itu guna memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, untuk izin impor tersebut sampai saat ini belum keluar. Namun, dia memprediksi untuk negara yang akan mengimpor beras pada tahun ini berasal dari India, Pakistan, Myanmar, Vietnam, dan Thailand.
"Kalau negara importasi yang saya tahu itu ada India, ada Pakistan, Myanmar, lalu ada Vietnam, dan Thailand. Ini dari beberapa negara, karena beras yang akan diimpor sebanyak 2 juta ton pada tahun ini bukan angka yang mudah untuk dipenuhi oleh satu negara," ujar Arief dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (27/3).
Arief mengatakan, alasan pemerintah kembali melakukan impor beras karena untuk memenuhi stok CBP. Apalagi pada tahun ini terdapat program bansos beras untuk 21,353 juta masyarakat berpendapatan rendah. Di mana masing-masing per penerima manfaat mendapatkan 10 kilogram beras dari Maret-Mei 2023.
"Jadi banyak kegiatan pemerintah yang harus dikerjakan seperti bansos pangan. Impor beras ini tidak ada kaitannya dengan kinerja pemerintah yang lain. Jadi Bapanas mengutamakan ketersedian," ujarnya.
Namun demikian, Arief menegaskan pihaknya tetap meminta Perum Bulog untuk mengoptimalkan penyerapan hasil produksi dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023. Artinya, beras dalam negeri harus tetap diprioritaskan.
"Bulog tentu diberi kesempatan untuk menyerap beras dari dalam negeri, dan bisa juga menyerap dari komersial. Jadi dua-duanya dibuka semuanya," kata dia.
Selain itu, dia mengungkapkan, meski pemerintah saat ini kembali membuka keran impor beras, namun hal ini tentu tidaklah mudah. Sebab berkaca dari impor beras sebelumnya yakni sebanyak 500 ribu ton yang dilakukan sejak November 2022 sampai Februari 2023, namun hanya bisa menyerap beras sebesar 98%.
"Tetapi yang jelas harga di tingkat petani harus baik. Jadi tugas bulog tetap harus menyerap produksi dalam negeri," kata Arief.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, tugasnya adalah untuk mendukung apapun yang diputuskan dan diperintahkan. Dengan demikian, dia mendukung adanya impor beras pada tahun ini jika memang sudah diputuskan oleh Presiden Joko Widodo.
"Jadi kalau sudah rapat dan diputuskan, lalu sudah diperintahkan, ya kita kerjakan. Sudah diputuskan di juga impor tersebut di ratas (rapat terbatas)," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta, Senin (27/3).
Sebelumnya, Zulkifli juga mengaku bahwa harga beras belum menunjukkan tren penurunan lantaran stoknya menipis. Sehingga harga komoditas pangan tersebut berpotensi akan merangkak naik lagi saat menjelang Ramadan
"Beras ini belum berhasil kita turunkan sampai hari ini. Bahkan cenderung bisa naik, dan naiknya ini gak sedikit sudah lebih dari Rp 1.000. Walaupun data, menunjukan katanya kita surplusnya banyak," ujarnya saat Rapat Kerja Dengan Komisi VI DPR di Jakarta pada Rabu (15/3)
Oleh sebab itu, Zulkifli mengungkapkan menjelang Lebaran Idul Fitri 2023 ini dirinya merasa khawatir karena banyak harga komoditas pangan yang masih naik, dan stok beras yang menipis. "Saya terus terang memang menjelang Lebaran ini saya agak khawatir juga, terus terang saja. Biasanya perasaan itu tidak ada tapi kali ini ada," kata dia.
Selain itu, dia membeberkan bahwa harga gabah di pasar sekarang sudah mencapai di atas Rp 6.000 per kg. Sedangkan beras medium di tingkat pabrik sudah di atas Rp 9.000 per kg.
Dengan demikian, pemerintah akan kembali melakukan impor beras pada tahun ini untuk memenuhi stok beras hingga Desember 2023. Serta untuk mengantisipasi kebutuhan saat Ramadan serta Idul Fitri 2023.