Penyaluran bantuan sosial atau bansos beras tahap pertama belum rampung, khususnya pada wilayah Indonesia Timur. Beberapa provinsi belum menyalurkan bansos 100%.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan sejumlah provinsi yang belum rampung penyaluran bansosnya adalah Maluku Utara yang baru terealisasi 95%, Papua Pegunungan terealisasi 79%, Papua Tengah terealisasi 76%, dan Nusa Tenggara Timur terealisasi 42%.
“Pendistribusian bantuan pangan beras kita lakukan secara merata sesuai dengan kuota KPM berdasarkan data by name by address dari Kemensos," ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (17/5).
Dia mengatakan, pemerintah memprioritaskan semua provinsi dan tidak membeda-bedakan distribusi penyebaran bansos. Namun demikian, waktu penyaluran bansos bisa berbeda-beda setiap provinsi karena tergantung oleh kondisi stok beras di Kanwil Bulog masing-masing wilayah.
Selain itu, kondisi geografis juga menjadi tantangan dalam menyalurkan bansos beras, khususnya wilayah terluar Indonesia. Namun demikian, hal tersebut sudah dimitigasi sebelumnya oleh Bapanas, Bulog, operator logistik PT Pos Indonesia (Persero) dan dua mitra lainnya.
Penyaluran Tahap Dua Sudah Berjalan
Arief mengatakan, Perum Bulog saat ini sudah menyalurkan bansos beras tahap kedua di 38 provinsi. Bansos beras tersebut akan disalurkan pada 21,3 juta keluarga penerima manfaat di 38 Provinsi.
Adapun bantuan beras ini merupakan bagian dari penyelenggaraan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah atau CBP berdasarkan Perpres 125 tahun 2022. Dalam aturan tersebut, pemerintah dapat menyalurkan CBP untuk antisipasi, mitigasi, dan pelaksanaan keperluan yang ditetapkan antara lain stabilisasi harga, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, dan pemberian bantuan pangan.
Basos beras disalurkan tiga kali mulai dari Maret hingga Mei 2023. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan beras sebesar 10 kg.
Arief mengatakan, penyaluran bantuan ini membutuhkan beras sebesar 630 ribu ton, atau masing-masing 210 ribu ton setiap bulannya.