Ada Ancaman El Nino, Bapanas Klaim Stok Pangan Aman hingga Desember

Badan Pangan Nasional atau Bapanas memastikan stok pangan komoditas strategis aman hingga akhir tahun ini, meskipun Indonesia diprediksi akan menghadapi El Nino pada Agustus-September 2023.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya sudah menugaskan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN pangan untuk menyediakan stok beras dengan menyerap 2,4 juta ton beras petani dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah atau CBP. Hal ini bertujuan agar inflasi masih terjaga dengan baik.

“Inflasi ini kan berpengaruh juga terhadap daya beli masyarakat. Dan untuk sumber berasnya itu dari produksi dalam negeri sehingga harus kita jaga di tingkat petani,” ujar Arief dalam acara Waspadai Dampak El Nino yang dipantau secara daring, Senin (31/7).

Arief menyebutkan, stok beras saat ini mencapai 806,682 ton. Untuk rinciannya, stok beras yang dikuasai Bulog secara total sebanyak 806,344 ton, yang berasal dari CBP 747,219 ton dan komersial 59,125 ton. Sedangkan stok milik ID Food sebanyak 338 ton. 

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta Bapanas untuk meningkatkan stok beras dalam negeri menjadi di atas 1 juta ton dalam satu bulan ke depan. 

“Selain beras stok pangan lainnya seperti daging ayam dan daging ruminansia sudah dimitigasi kleh Bapanas dengan cara memperpanjang umur simpanannya dengan menggunakan cold stronge,” kata Arief.

Arief mengatakan, tujuan hal itu tentunya untuk memastikan kebutuhan daging sebanyak 700 ribu ton telah terpenuhi. 

Tak hanya itu, Arief juga menyebutkan untuk stok beras dan gula pasir masih dalam kondisi aman karena berada di atas kebutuhan per bulan. Adapun stok gula pasir tercatat sebanyak 151.374,64 ton dengan total kebutuhan 283.331 ton per bulan.

“Lalu untuk stok daging sapi dan daging kerbau masing-masing sebanyak 2.452,06 ton dan 7.517,38 ton,” tuturnya. 

Mengutip dari Databoks Katadata.co.id, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menargetkan stok cadangan pangan pemerintah atau CPP bisa mencapai minimal 5% dari total kebutuhan nasional bulanan.

CPP dibutuhkan agar pemerintah bisa melakukan intervensi jika terjadi gejolak harga bahan pangan pokok di dalam negeri. Namun, sampai Juni 2023, stok CPP untuk beberapa jenis komoditas masih di bawah target, bahkan mencapai 0% dari kebutuhan nasional.