Subsidi tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau KCJB dinilai salah sasaran. Pasalnya, subsidi tersebut akan dinikmati oleh kelas masyarakat atas dan bawah.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, mengatakan pasar Kereta Cepat Jakarta-Bandung adalah kelompok atas.
"Jadi gak mungkin masyarakat bawah mengakses atau membayar kereta cepat meskipun harganya disubsidi jadi Rp 250 ribu, pasti yang pakai masyarakat atas," ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (14/8).
Sementara itu, Taufik mengatakan, subsidi pemerintah seharusnya diberikan untuk masyarakat terbawah. Dalam transportasi, subsidi masyarakat sebaiknya diberikan pada kereta ekonomi, kereta rel listrik, dan juga angkutan masyarakat di wilayah 3T yaitu terluar, terdepan, dan tertinggal.
Selain itu, Taufik mengatakan bahwa tarif KCJB nyaris sama dengan tarif Kereta Api Argo Parahyangan kelas eksekutif. Hal itu bisa menyebabkan kereta api konvensional perlahan mati karena pasarnya diambil oleh kereta cepat.
"Harga yang mirip membuat kelompok konsumen eksekutif Argo Parahyangan lambat laun akan berpindah ke kereta cepat," ujarnya.
Tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandung Rp 250 Ribu
Tarif Kereta Cepat Jakarta Bandung atau KCJB ditetapkan sebesar Rp 250.000 pada tahap awal operasi. Tarif tersebut akan mendapatkan subsidi Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.
"Pada awal pengoperasian, kami ada tarif yang menarik Rp250.000. Ini sedang kami ajukan ke Kementerian Perhubungan," kata Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China Dwiyana, Slamet Riyadi, di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/8), dikutip dari Antara.
Dengan harga Rp 250 ribu, kata Dwiyana, artinya tarif kereta cepat hampir sama dengan kereta Argo Parahyangan yang dioperasikan PT KAI. Saat ini Tarif Kereta Eksekutif Argo Parahyangan mencapai Rp 200.000.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memastikan tiket kereta LRT Jabodebek, kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT, dan sejumlah moda transportasi lainnya akan disubsidi pemerintah.
“Ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8).
Presiden mengatakan subsidi tersebut akan diberikan melalui Public Service Obligation (PSO). Pemberian subsidi tersebut agar dapat meringankan harga tiket moda transportasi yang dibebankan ke konsumen.
Warga Berminat Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Menurut survei Kurious-Katadata Insight Center (KIC), sebanyak 71,1% responden berminat untuk mencoba kereta cepat tersebut. Rinciannya, 45,1% responden berminat dan 26% sangat berminat.
Di sisi lain, ada 22,5% responden yang tidak berminat untuk mencoba transportasi ini dalam waktu dekat, terdiri dari 5,7% sangat tidak berminat dan 16,8% tidak berminat. Ada pula 6,4% responden yang menjawab tidak tahu.
Survei yang dilakukan Kurious-KIC ini melibatkan 734 responden dari berbagai wilayah di Indonesia, dengan proporsi perempuan 52,7% dan laki-laki 47,3%.