Menperin Siapkan Sanksi soal Ledakan Smelter Morowali

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan memberikan sanksi atas pelanggaran tata kelola di proyek smelter di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) yang beroperasi di Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah. Sanksi akan diberikan menyusul insiden ledakan yang terjadi di salah satu tungku smelter milik ITSS pada Minggu (24/12/2023).

Agus menjelaskan, pengenaan sanksi akan dilihat sesuai kadar kesalahan. Jika terjadi pelanggaran yang bersifat pidana, maka menurut dia,  hal tersebut akan menjadi ranah penegak hukum. Demikian pula jika terkait aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), maka pengenaan sanksi akan menjadi ranah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Nah terkait dengan izin usaha industri tentunya kami akan melihat sejauh mana tanggung jawab terkait dengan manajemen. Kita akan evaluasi seluruhnya," kata Menperin seperti dikutip dari Antara, Rabu (3/1).  

Menurut Agus, evaluasi yang dilakukan Kemenperin akan meninjau keseluruhan tata kelola manajemen perusahaan baik dari sisi operasional hingga penanganan risiko. Hal itu menjadi penting lantaran di dalam izin usaha industri, pelaku usaha wajib memenuhi seluruh komitmen dari izin usaha yang berkaitan dengan operasionalnya.

 "Itu ada banyak sekali yang harus mereka komitmen. Maka itu kami akan nilai satu per satu. Nah ini tentunya kalau sudah masuk ke izin usaha industri ini, keseluruhan kita akan nilai. Jadi sejauh mana sampai level manajemen tanggung jawabnya," katanya.

Ia juga memastikan inspeksi akan dilakukan secara menyeluruh terkait dengan keselamatan dan keamanan alat, proses produksi termasuk juga produk.

Agus menegaskan keseriusan pemerintah untuk mendorong perbaikan tata kelola industri smelter, khususnya yang berasal dari China. Dalam pertemuan dengan Menteri Industri Cina beberapa waktu lalu, ia juga telah menyampaikan agar ada perbaikan tata kelola dari industri smelter Cina yang ada di Indonesia.

"Itu saya sampaikan secara tegas kepada Menteri Industri yang datang ke kantor saya ketika itu. Dan poin yang kedua, kenapa itu perlu? Karena hampir semua investor di proyek-proyek smelter ini merupakan BUMN China. Jadi tanggung jawab dari pemerintah itu juga masih sangat besar,"  katanya. 

Ia juga mengakui perbedaan budaya dan karakter antara pekerja Cina dan pekerja lokal, termasuk kendala bahasa, menjadi salah satu isu krusial yang terjadi dalam operasional proyek.  

Agus mengatakan, pihaknya juga terus melakukan penguatan pengawasan dan pengendalian (wasdal) terhadap perusahaan-perusahaan smelter nikel asal Cina. Penguatan wasdal sejatinya belum diterapkan sepenuhnya karena merupakan program baru. 

"Di pertengahan 2023 lalu kami memperkuat pilot project wasdal karena ini belum diterapkan sepenuhnya. Kami akan laksanakan uji coba mulai bulan ini, dan yang kita targetkan pertama adalah industri smelter ini karena jadi bagian prioritas yang kita sepakati Februari tahun lalu untuk dilakukan," katanya.