Atasi Dampak El Nino, Pemerintah Genjot Pompanisasi Pertanian

ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/foc.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman naik motor trail saat kunjungan kerja di Desa Bringin, Godong, Grobogan, Jawa Tengah, Kamis (21/3/2024). Kunjungan tersebut selain meninjau gerakan pompanisasi sungai guna meningkatkan produktivitas pertanian.
Penulis: Antara
Editor: Sorta Tobing
11/4/2024, 15.30 WIB

Pemerintah sedang menggencarkan pompanisasi sebagai solusi mengatasi sawah kering yang terdampak El Nino. Kementerian Pertanian menargetkan program ini dapat mengairi sawah di dalam dan luar Pulau Jawa masing-masing 500 ribu hektare.

"Saya optimistis di tahun yang akan datang Indonesia mampu swasembada (pangan) secara berkelanjutan karena program pompanisasi yang kita bangun adalah program masa depan," kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Kamis (11/4). 

Sebelumnya, Amran menyebut pompanisasi adalah pemanfaatan air dangkal atau air tanah dengan pompa ke lahan pertanian. Teknologi tersebut sudah terbukti dalam proyek percobaan seluas 1.000 hektare di Gunung Kidul.

Pemerintah juga sudah membangun sekitar 42 bendungan sejak 2014 untuk meningkatkan ketersediaan air. Infrastruktur tersebut dinilai menaikkan Indeks Pertanaman dari 1,2 menjadi 2,4 poin. Bendungan yang dapat mengairi lahan seluas 200.000 hektare tersebut dapat meningkatkan frekuensi panen dari 1,2 kali setahun menjadi 2,4 kali setahun.

Amran mengatakan persoalan pangan menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo karena terjadi krisis multidimensi di semua negara. Yang utama adalah krisis Covid-19, perang Rusia-Ukraina, dan cuaca ekstrem El Nino yang menurunkan produksi dalam negeri.

Karena itu, untuk mendorong produksi pangan, pemerintah telah menambah alokasi pupuk subsidi sebesar Rp 28 triliun. Dengan penambahan tersebut alokasi pupuk subsidi di 2024 menjadi 9,5 juta ton atau senilai Rp 54 triliun dari yang sebelumnya hanya 4,7 juta ton.

“Kini, petani tak perlu lagi khawatir akan kekurangan pupuk karena tersedia di mana-mana. Kami juga telah mengubah aturan pengambilan pupuk yang menyulitkan petani karena harus menggunakan kartu tani. Sekarang petani bisa mengambilnya hanya dengan KTP," ucap Amran.