Strategi Dirut Baru Bulog untuk Amankan Stok Beras dari Panen Raya 2025

Perum Bulog berencana menjalin kemitraan dalam pengadaan rak pengering beras dalam waktu dekat. Langkah tersebut dinilai penting agar pengeringan gabah usai panen berjalan lancar.

Panen Raya 2025 akan dimulai pada Februari atau bertepatan dengan musim penghujan. Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengaku telah memerintahkan bawahannya untuk mempercepat pengadaan rak pengering di pergudangan Bulog.

"Artinya, kami akan bekerja sama dengan asosiasi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia untuk pengadaan rak pengering," kata Wahyu di Gedung DPR, Kamis (12/9).

Bulog diwajibkan menyerap beras dengan kualitas tertentu, seperti memiliki kadar air maksimum 14%, kadar beras pecah maksimum 20%. Oleh karena itu, keberadaan rak pengering menjadi penting agar beras lokal dapat diserap Bulog.

Wahyu berencana menempatkan rak pengering tersebut di titik-titik produksi beras nasional. Namun Wahyu mengaku belum memiliki target jumlah maupun wilayah yang akan disasar dalam pengadaan rak pengering tersebut.

"Saat ini kami baru melakukan pemetaan dan persiapan lainnya. Selain itu, kami akan memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola yang kurang baik di Bulog," katanya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan keberadaan rak pengering di gudang Bulog penting mengingat anggaran Kementerian Pertanian telah ditingkatkan dari Rp 7,91 triliun menjadi Rp 29,37 triliun. Dengan kata lain, Arief memproyeksikan produksi beras nasional akan meningkat pada tahun depan.

Oleh karena itu, Arief berpendapat BUMN di bidang pangan harus siap menyerap hasil produksi beras dan pangan lainnya di dalam negeri. Alhasil, teknologi pasca panen menjadi penting untuk memproses hasil panen tahun depan.

Di sisi lain, Arief mengkhawatirkan skema stok dinamis Bulog dapat terus berjalan lancar pada tahun depan. Sebab, usulan tambahan anggaran Bapanas sekitar Rp 20 triliun untuk tahun depan ditolak seluruhnya oleh Badan Anggaran DPR.

Mayoritas tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan beras selama enam bulan senilai Rp 16,68 triliun. Angka tersebut diikuti alokasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras sekitar Rp 1,5 triliun.

"Saya khawatir saat stok Bulog sudah di atas 2 juta ton, tapi tidak ada anggaran untuk bantuan pangan tidak ada. Alhasil, stok Bulog akan terus tinggi dan ada ancaman pembuangan beras," katanya.