Bulog mempersiapkan kapasitas dan teknologi gudang untuk menyerap beras panen raya Feb-Mei 2026, termasuk pembangunan 100 gudang baru dan penggunaan 'hermetic cocoon'.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, pertimbangkan usulan DPR untuk mengubah status Bulog menjadi kementerian, sambil meningkatkan kapasitasnya demi stabilitas pangan nasional.
Kurangnya koordinasi antar mitra penjual beras SPHP dengan TNI dan Polri menyebabkan turunnya minat masyarakat membeli beras tersebut, meski sejumlah saluran distribusi baru telah ditambah.
Bapanas menemukan 38% beras Bulog yang tersimpan lebih dari enam bulan turun kualitas, namun akan tetap didistribusikan dengan perlakuan khusus. Proses ini termasuk tes kelayakan konsumsi.
Komisi IV DPR RI menemukan 1200 ton beras Bulog di Ternate yang tak layak konsumsi, disimpan sejak Mei 2024, memicu respons dari Kepala Bapanas dan pertimbangan tindakan lebih lanjut.
Kenaikan harga beras diakibatkan oleh naiknya harga pembelian gabah dari Rp 6,000 menjadi Rp 6,500 per kg, yang disesuaikan dengan data produksi beras dan kebijakan Bulog.
Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi mengatakan pemerintah seharusnya mengeluarkan cadangan beras saat harga sedang tinggi, bukan kembali menyerap gabah.
Perum Bulog bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkolaborasi mendukung program swasembada pangan melalui peluncuran sinergi dalam Program Gerakan Pangan Murah (GPM) Beras SPHP.