Uji Coba Sistem Pembayaran Tol Tanpa Berhenti Dimulai Akhir Tahun Ini
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjadwalkan uji coba publik proyek bayar tol tanpa berhenti alias Multi Lane Free Flow atau MLFF) mulai Desember 2024. Jalan tol yang dipilih untuk melakukan uji coba sistem tersebut adalah Tol Bali Mandara.
Sistem MLFF membuat transaksi di gerbang tol diganti dari kartu uang elektronik menjadi aplikasi Cantas yang terhubung dengan dompet elektronik. PT Roatex Indonesia Toll System yang akan menyediakan sistemnya menggunakan teknologi sistem navigasi satelit global atau global navigation satellite system (GNSS).
Teknologi GNSS akan menentukan lokasi pengguna jalan tol dan memproses map-matching di sistem utama RITS. Saat kendaraan keluar tol dan proses map-matching berakhir, sistem akan melakukan kalkulasi tarif dan menarik saldo pengguna di aplikasi Cantas.
"Uji coba MLFF tetap kami lakukan pada Desember 2024, tapi operasional MLFF sedang kami negosiasikan lagi," kata Basuki di kantornya, Jumat (4/10).
Basuki mengatakan, negosiasi tersebut dilakukan di Hungaria bersama Roatex Ltd. PT Roatex Indonesia Toll System atau RITS merupakan Badan Usaha Jalan Tol yang mengoperasikan MLFF dan merupakan anak usaha Roatex di Tanah Air.
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra sebelumnya mengatakan, negosiasi itu membahas hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah terakit MLFF. Pada saat yang sama, Rachman menekankan bahwa proses transaksi dalam MLFF tidak akan melibatkan dana negara sama sekali.
Maka dari itu, Rachman berencana melakukan kolaborasi dengan RITS untuk memastikan kesiapan adopsi skema pembayaran nirsentuh ini. "Sistem yang digunakan dalam MLFF tidak berubah, namun kami harus berhati-hati dalam proses pembayaran pertama dalam sistem MLFF," kata Rachman di Gedung DPR, Rabu (21/8).
Proyek MLFF masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Plt Deputi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan, status PSN diperlukan karena implementasi MLFF membutuhkan koordinasi dengan beberapa otoritas dan lembaga keuangan.
Implementasi MLFF perlu dikoordinasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pihak perbankan. Susiwijono menyampaikan Kemenko Perekonomian dapat menjadi lembaga yang mengkoordinasikan kebutuhan proyek MLFF.
"Alasan kedua MLFF menjadi PSN adalah dukungan pemerintah dalam proyek KPBU. Tugasnya sama seperti teman-teman di PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memberikan memberikan penjaminan pemerintah ke sebuah proyek," kata Susiwijono di Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
Susiwijono menyampaikan, proyek MLFF seluruhnya didanai oleh investasi pemerintah Hungaria senilai US$ 300 juta atau Rp 4,49 triliun. Menurutnya, sistem tersebut akan mulai dibangun dan diimplementasikan pada tahun ini.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Miftachul Munir sebelumnya mengatakan, masa transisi sistem MLFF berlangsung selama tiga tahun hingga 2027. Munir menjadwalkan implementasi sistem tersebut secara penuh mulai 2027. Saat masa transisi, BPJT akan menambah ruas tol yang menggunakan secara bertahap MLFF.
Munir menilai, sistem transisi diperlukan untuk meminimalisasi potensi pelanggaran hukum. Secara rinci, pelanggaran hukum yang dimaksud adalah pengguna jalan yang tidak membayar tarif tol karena tidak ada gerbang tol dalam sistem MLFF.
"Kepercayaan investor harus dijaga. Maka dari itu kami akan menggunakan sistem transisi yang menggunakan single lane free flow dan gerbang tol," katanya.