Buruh Usulkan 3 Program ke Prabowo : Upah Layak hingga Jaminan Makan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI mengusulkan tiga program yang dapat mensejahterakan buruh kepada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Ketiga program tersebut dinilai dapat menambah pergerakan uang di dalam negeri.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, program pertama yang diusulkan adalah pemberlakuan upah layak. Said menjelaskan upah layak tidak sama dengan upah tinggi. Menurutnya, upah layak pada akhirnya dapat mengembalikan daya beli masyarakat yang saat ini melemah.
"Kontribusi konsumsi masyarakat ke perekonomian nasional harus dikembalikan menjadi di atas 54%. Kalau konsumsi dinaikan, berarti daya beli harus dinaikkan dengan upah layak," kata Said dalam konferensi pers virtual yang dikutip Jumat (11/10).
Said menilai, langkah cepat yang dapat dilakukan pemerintah selanjutnya untuk mendongkrak daya beli adalah revisi klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat menaikkan upah minimum tahun depan sesuai dengan usulan buruh, yakni antara 8% sampai 10%.
Said berargumen, kenaikan upah tidak akan berdampak buruk pada perekonomian nasional. Ia menyebut, negara lain yang menaikkan upah minimum mencatatkan pertumbuhan perekonomian yang baik, seperti Brasil, Jepang, dan Amerika Serikat.
"Pada tatanan tertentu, selama kenaikan upah dikendalikan dengan bagus, maka daya beli akan naik, konsumsi masyarakat akan naik, pertumbuhan ekonomi naik, dan menciptakan lapangan kerja baru," katanya.
Said mencontohkan, keputusan Presiden Brasil Lula da Silva yang menaikkan upah minimum hingga 30% saat menjabat pada 2003-2011. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat Brasil berhasil membentuk organisasi antar pemerintah, yakni BRICS.
Program kedua yang diusulkan Buruh adalah jaminan makan. Said mengatakan, program tersebut serupa dengan program Makan Bergizi Gratis yang akan diimplementasikan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Karena itu, Said mengatakan para buruh sangat mendukung program tersebut.
Ia mencatat, akan ada suntikan dana hingga Rp 400 triliun ke perekonomian nasional. Namun, suntikan tersebut baru dapat dirasakan optimal jika seluruh pangan yang digunakan dalam Makan Bergizi Gratis berasal dari dalam negeri.
"Dampak dari uang yang berputar akibat program itu dahsyat, maka masyarakat kecil seperti petani dan peternak harus dilibatkan," ujarnya.
Said menyampaikan, perbedaan antara MBG dan jaminan makan terletak pada sisi distribusi pangan. Menurutnya, jaminan makan akan menghidupkan kembali koperasi buruh. Ini karena koperasi buruh akan membeli pangan yang telah diolah dari koperasi tani sebelum didistribusikan ke buruh.
Program ketiga yang diusulkan adalah peningkatan jaminan pensiun buruh. Said mencatat saat ini persentase jaminan pensiun hanya 3% dari upah buruh. Buruh berkontribusi sebesar 1% dan pemberi kerja sebesar 2%.
Said mengusulkan agar presentasi jaminan pensiun buruh dinaikkan menjadi 9% dengan rincian buruh membayar 3% dan pemberi kerja membayar 6%. Menurutnya, langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap pendanaan asing.
"Jika langkah tersebut dijalankan dalam 10 tahun, dana pensiun yang terkumpul mencapai Rp 3.000 triliun atau setara dengan APBN. Jadi, pemerintah tidak perlu melakukan pinjaman ke Bank Dunia dan IMF," katanya.