Kadin versi Anindya Tunjuk Pengurus Harian, Ada Hashim hingga Ibas Yudhoyono
Kamar Dagang dan Industri Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa 2024 telah menetapkan 68 anggota pengurus harian. Tersisa delapan pos lagi untuk mengisi pengurus tersebut.
Ketua Umum Kadin versi Munaslub 2024 Anindya Bakrie menargetkan seluruh pos pengurus harian terisi pada bulan depan. Dengan begitu, organisasi pengusaha tersebut dapat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam perjalanan kenegaraan ke luar negeri.
"Kami akan melakukan fungsi untuk membuka pasar di negara yang akan dikunjungi Presiden dan mengajak investasi masuk ke dalam negeri," kata Anin di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (23/10).
Dalam waktu dekat, Prabowo akan melakukan perjalanan kenegaraan perdana ke Cina. Lalu, Kepala Negara menghadiri dua agenda internasional. Pertama adalah Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Peru pada 10-16 November 2024. Kedua, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Brasil pada 18-19 November 2024.
Dalam pengurusan yang baru tersebut sejumlah tokoh masuk di dalamnya. Sebagai Ketua Dewan Kehormatan adalah Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani. Lalu, Ketua Dewan Penasihat adalah Hashim Djojohadikusumo, adik bungsu Prabowo.
Chairman CT Corp Chairul Tanjung ditunjuk menjadi Ketua Dewan Usaha. Anak kedua Presiden Ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Edhie Baskoro (Ibas) Yudhoyono, masuk dalam susunan pengurus tambahan Kadin versi Munaslub 2024.
Dengan pengurus yang baru, Anin menjadwalkan Rapat Pimpinan Nasional pada 1 Desember 2024. "Rapimnas akan fokus membahas program kerja 2025," ucapnya.
Respon Kadin Kubu Arsjad
Kadin versi Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022 menyatakan penetapan pengurus yang dilakukan Anindya telah melanggar kesepakatan tertulis di atas kertas bermaterai. Kesepakatan tersebut dilakukan antara Ketua Umum Kadin versi Keppres Arsjad Rasjid, Anindya, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 27 september 2024.
Kuasa Hukum Kadin versi Keppres, Denny Kailimang, mengatakan inti kesepakatan tersebut adalah pelaksanaan Musyawarah Nasional ke-IX Kadin. Jadwal Munas disepakati mengikuti arahan dari pemerintah.
"Solusi atas dinamika kepengurusan Kadin Indonesia adalah melalui penyelenggara Munas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga," kata Denny dalam keterangan resmi pada hari ini.
Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Kadin versi Keppres, Dhaniswara K Harjono, telah menyurati Presiden Prabowo kemarin. Surat tersebut intinya melaporkan persiapan penyelenggaraan Munas ke-IX Kadin.
"Kami telah memohon arahan dari pemerintah terkait pelaksanaan Munas sesuai kesepakatan tanggal 27 September 2024," kata Dhaniswara.