Langgar Aturan Harga Pangan, Pengusaha Terancam Dicabut Izin dan Denda Rp 1,5 M

Nur Hana Putri Nabila
16 November 2026, 11:15
Pedagang memperlihatkan bawang putih yang dijual di Pasar Al Mahira, Banda Aceh, Aceh, Jumat (24/7/2026). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan langkah intervensi untuk meredam kenaikan harga bawang putih yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (I
ANTARA FOTO/Akramul Muslim/tom.
Pedagang memperlihatkan bawang putih yang dijual di Pasar Al Mahira, Banda Aceh, Aceh, Jumat (24/7/2026). Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyiapkan langkah intervensi untuk meredam kenaikan harga bawang putih yang memengaruhi Indeks Perkembangan Harga (IPH) sepanjang Juli 2026 melalui penguatan pasokan dan distribusi guna menjaga stabilitas harga serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Badan Pangan Nasional atai Bapanas mengancam akan menjatuhkan sanksi administratif hingga pidana kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga pangan. Pelaku usaha yang terbukti melakukan tindak pidana di bidang pangan terancam hukuman penjara maksimal tujuh tahun hingga denda hingga Rp 1,5 miliar.

Ancaman tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 457 Tahun 2026 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diteken pada 10 November 2026.

“Sanksi pidana, dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya bukti awal telah terjadi tindak pidana di bidang pangan, pengawas melaporkan kepada penyidik yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan pengenaan sanksi, berupa pidana penjara paling lama tujuh tahun dan pidana denda Rp 1,5 miliar,” demikian tertulis dalam surat tersebut, dikutip Senin (16/11). 

Berdasarkan surat tersebut, pemerintah mengklaim pengenaan sanksi itu demi meningkatkan kepatuhan pelaku usaha komoditas beras dan menjamin efektivitas penegakan hukum (law enforcement). Hal itu terhadap pelanggaran ketentuan HPP, HAP, HET, dan harga beras SPHP, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu.

Tak hanya itu, Bapanas menyebut kewajiban pelaku usaha mematuhi ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) terkait dengan besarnya subsidi pemerintah untuk sektor pangan. 

Dalam surat edaran tersebut, pemerintah menyebut telah mengalokasikan subsidi sekitar Rp 160 triliun pada 2026.

“Seluruh pelaku usaha harus mematuhi harga acuan karena telah disubsidi oleh Pemerintah dengan besaran kurang lebih Rp 160 tiliun tahun 2026,” tulis dalam edaran. 

Demi memastikan kepatuhan, pengawasan melibatkan Kepala Bapanas, gubernur, bupati/wali kota, kepala kepolisian daerah (kapolda), panglima komando daerah militer (pangdam), kepala kepolisian resor (kapolres), hingga komandan distrik militer (dandim).

Para pengawas berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan serta melaporkan dugaan pelanggaran kepada aparat penegak hukum (APH) untuk ditindaklanjuti.

Adapun sanksi administratif yang dapat dijatuhkan meliputi peringatan tertulis, denda, rekomendasi pencabutan izin berusaha, pencabutan izin berusaha, hingga penarikan pangan pokok dari peredaran oleh produsen.

Berikut acuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET), dan harga Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk komoditas beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, jagung, gula pasir, dan pangan pokok tertentu:

NoKomoditasUraianHPP/HAP Produsen (Rp/Kg)HET/HAP Konsumen (Rp/Kg)Regulasi
1Gabah Kering PanenTingkat Petani6,500-Inpres Nomor 4 Tahun 2026
2Beras PremiumZona 1-14,900Kepbadan Nomor 299 Tahun 2025
Zona 2-15,400
Zona 3-15,800
3Beras MediumZona 1-13,500
Zona 2-14,000
Zona 3-15,500
Tingkat Gudang BULOG12,000-
4Beras SPHPZona 1-12,500Kepbadan Nomor 224 Tahun 2025
Zona 2-13,100
Zona 3-13,500
5Minyakita-15,700Kepmendag Nomor 1028Tahun 2024
6Kedelai Biji KeringLokal-11,400Kepbadan Nomor 330 Tahun 2026
Impor12,000
7Bawang MerahRogol Kering Panen25.000 - 30.00036.500 - 41.500
Konde Basah18.500 - 20.000-
Konde Kering Askip32,000-
8Bawang PutihWilayah Non 3TP-38,000
Indonesia Timur dan Wilayah 3TP40,000
9Cabai Rawit Merah-25.000 - 31.50040.000 - 57.000
10Cabai Merah Keriting-22.000 - 29.60037.000 - 55.000
11Gula KonsumsiWilayah selain Indonesia Timur dan 3TP-17,500
Indonesia Timur dan wilayah 3TP18,500
12Daging SapiSegar Paha Depan59.950 (Sapi Hidup)130,000
Segar Paha Belakang140,000
Paha Depan Beku105,000
13Daging KerbauAsal impor (beku/Impor)-99,000
14Jagung Pipilan KeringTingkat Peternak Kadar Air 15%-5,800Perbadan Nomor 6 Tahun 2024
Kadar Air 18-20%5,500-
Tingkat Gudang BULOG6,400-Kepbadan Nomor 381 Tahun 2025
Tingkat Gudang BULOG6,250-
15Telur Ayam Ras-26,50030,000Kepbadan Nomor 529 Tahun 2024
16Bibit DOC LayerTingkat Peternak Batas Bawah-9,000
Tingkat Peternak Batas Atas-11,000
17Bibit Pullet--80,000
18Daging Ayam Ras-25,00040,000
19DOC BroilerTingkat Peternak Batas Bawah-6,500
Tingkat Peternak Batas Atas-7,000
 

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nur Hana Putri Nabila

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...