Prabowo Minta Pembangunan IKN Dilanjutkan, Selesai dalam 4 Tahun
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen untuk menyelesaikan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dalam waktu empat tahun. Hal ini ditegaskan Prabowo saat retret bersama Kabinet Merah Putih pada akhir pekan ini.
Pesan Prabowo ini disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melalui unggahan Instagramnya usai menerima pengarahan dari Prabowo pada sesi sore terakhir atau hari kedua pembekalan anggota KMP.
"Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya," ujar Raja Juli dikutip dari Instagramnya @rajaantoni, Minggu (27/10).
Mantan Wakil Kepala Otorita IKN ini mengatakan, Prabowo sudah memiliki rencana untuk merampungkan IKN sebagai fungsi pemerintahan dalam empat tahun ke depan. Prabowo meminta agar OIKN tak hanya merampungkan gedung-gedung eksekutif, tetapi juga dua gedung triaspolitika lainnya, yakni gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
"Beliau berharap Agustus 2028 Sidang Paripurna DPR/MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Bahkan beliau berharap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 diselenggarakan di IKN," ujar Raja Juli.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya memberi sinyal waktu pengembangan Ibu Kota Nusantara diperpanjang. Ini karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan fokus pada pembangunan infrastruktur di daerah lain, selain IKN.
Namun demikian, ia memastikan pembangunan IKN berlanjut dengan mempertimbangkan anggaran negara. "Sekali lagi, Presiden Prabowo menekankan tidak boleh ada pembangunan infrastruktur yang tidak efisien, apalagi kebocoran anggaran," kata pria yang kerap disebut AHY itu di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jakarta, Rabu (23/10).
Pemerintah akan melakukan perubahan lini masa pembangunan ibu kota baru itu dalam waktu dekat. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga melakukan penyesuaian peta prioritas pembangunan hingga 2029. Salah satu fokus pembangunan IKN selama lima tahun ke depan adalah pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP. Kawasan ini berada di wilayah pembangunan 1A atau pusat Ibu Kota Nusantara.
Pemerintah akan mengembangan wilayah legislatif dan yudikatif di KIPP. Rinciannya, wilayah legislatif berada dekat kompleks kementerian, lalu wilayah yudikatif berada di dekat kompleks rumah susun aparat sipil negara (ASN).
Sementara itu, Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono menargetkan, pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif rampung pada 2026. Penyelesaiannya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. "Jadi, dalam dua tahun kawasan yudikatif dan legislatif harus selesai dibangun," katanya.