1,5 Juta UMKM Nasabah PNM Ditarget Naik Kelas Selama Era Prabowo – Gibran

ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/gp/agr
Pekerja menyelesaikan pembuatan ritsleting untuk koper di Desa Kadugenep, Petir, Kabupaten Serang, Banten, Senin (25/11/2024).
Penulis: Andi M. Arief
26/11/2024, 07.21 WIB

Sebanyak 10% atau sekitar 1,5 juta UMKM yang menjadi nasabah PT Permodalan Nasional Madani atau PMN ditargetkan ‘naik kelas’ atau meningkatkan kapasitas usaha selama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka.

"Kami akan menguji apakah target itu terlalu tinggi, rendah, atau optimal. Semangat kami yakni menciptakan terobosan dalam lima tahun ke depan bersama PNM dan DPR," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor PNM Cabang Denpasar, Bali, Senin (25/11).

Kementerian UMKM bekerja sama dengan PNM yang memiliki dua produk pendanaan, yakni:

  • PNM Mekaar untuk pelaku usaha ultra mikro
  • PNM ULaMM kepada usaha mikro

Berdasarkan laporan keuangan PNM, total pendanaan yang sudah disalurkan sebagai berikut:

  • Mekaar naik 11,87% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 44,28 triliun
  • ULaMM susut 26,1% menjadi Rp 3,65 triliun

Maman juga berencana meningkatkan kelas pengusaha mikro melalui revitalisasi pasar di dalam negeri. Program ini berfokus membuat pasar menjadi pusat pemberian edukasi kepada pelaku UMKM.

"Kami akan melokalisasi sentra pasar di setiap daerah untuk memfokuskan distribusi program pembinaan, pembelajaran, dan pelatihan ke pengusaha-pengusaha di dalam negeri," kata Maman di Pasar Umum Negara, Jembrana, Senin (25/11).

Ia menyampaikan salah satu kesulitan pemerintah menggenjot rasio kewirausahaan yakni lokasi pelaku UMKM yang tersebar. Revitalisasi pasar dinilai dapat memusatkan lokasi pelaku UMKM.

Maman optimistis strategi pelatihan kepada pelaku UMKM akan meningkatkan rasio kewirausahaan di dalam negeri menjadi 4% selama pemerintahan Prabowo – Gibran.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mendefinisikan kewirausahaan sebagai aktivitas yang menciptakan maupun mengembangkan usaha inovatif dan berkelanjutan. Pemerintah butuh mencetak 800 ribu wirausaha agar rasio kewirausahaan menembus 4%.




Reporter: Andi M. Arief