Proyek Pembangunan Gedung Legislatif dan Yudikatif di IKN Dilelang Bulan Depan

Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjadwalkan lelang pembangunan proyek infrastruktur di Ibu Kota Nusantara akan dimulai awal tahun depan. Lelang rencananya akan dilakukan untuk pembangunan gedung legislatif dan yudikatif

"Harusnya lelang infrastruktur legislatif dan yudikatif dimulai kuartal pertama tahun depan. Dengan catatan, semua anggaran infrastruktur saya masih menunggu kajian Badan Pemeriksa Keuangan," kata Dody di kantornya, Jumat (6/12).

Komisi V DPR telah menyetujui anggaran Kementerian PUPR tahun depan senilai Rp 116,23 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 2025. Adapun anggaran untuk konstruksi IKN ditetapkan senilai Rp 9,11 triliun atau 7,83% dari total anggaran di RAPBN 2025.

Namun, BPK menemukan empat masalah dalam pembangunan IKN pada 2022. Hal ini berdasarkan dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan paruh kedua tahun lalu. Empat masalah tersebut menjadi sorotan BPK mulai dari aspek pendanaan, pembangunan infrastruktur, manajemen pembangunan hingga mekanisme pengelolaan aset.

Pertama, masalah pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PUPR tahun 2020-2024, dan Rencana Induk IKN, serta perencanaan pendanaan belum sepenuhnya memadai.

Kedua, persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai mulai dari persiapan lahan yang masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan. Sebanyak 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah.

Ketiga, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal karena kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN, harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Keempat, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN tahap I.

Salah satu proyek besar di IKN yang akan mulai dibangun adalah Tol Akses Ibu Kota Nusantara atau IKN seksi 4 pada tahun depan. Tol tersebut dirancang melintasi Sungai Sepaku dengan teknologi immersed tunnel atau terowongan bawah air.

Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H. Sumadilaga mengatakan, perkembangan proyek tersebut masih dalam tahap penggodokan uji kelayakan dan desain teknis tol tersebut. Dokumen uji kelayakan dan desain teknis telah dilakukan sejak tahun lalu.

"Jadwal rinci konstruksi Tol Akses IKN Seksi 4 bergantung pada sumber pembiayaan, sementara ini kami masih menyiapkan desain teknisnya," kata Danis di kantornya, Jumat (27/9),

Konstruksi Tol Akses IKN Seksi 4 ditaksir menelan investasi hingga Rp 11,04 triliun dengan panjang 16,59 kilometer. Adapun terowongan bawah laut akan terletak pada Seksi 4A.

Tol Akses IKN Seksi 4 akan bergerak ke arah utara menuju Kecamatan Mentawir dari Simpang Tempadung. Sejauh ini, panjang terowongan tersebut diprediksi antara 1-1,5 kilometer.