Pemerintah Akan Bangun Giant Sea Wall Per Kota, Bukan Jalur Panjang

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memberikan sinyal bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall tidak akan dilakukan secara tersambung dari Banten hingga Jawa Timur. Selain itu, tanggul laut yang akan dibangun kemungkinan besar tidak berada di tengah laut, melainkan di bibir pantai.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Lilik Retno Cahyadiningsih mengatakan bahwa lokasi, jadwal, desain, dan anggaran proyek tersebut masih dalam pembahasan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK). Nantinya, pembangunan akan dilakukan oleh tim teknis yang dibentuk oleh lembaga tersebut.

"Namun rapat terakhir di Kemenko IPK kemarin menyepakati bahwa pembangunan giant sea wall tidak langsung serempak dibangun dari Jakarta ke arah timur. Jadi, pembangunannya akan dilakukan per kota, seperti Jakarta dan Cirebon," ujar Lilik di Jakarta, Jumat (11/4).

Dengan demikian, total panjang giant sea wall yang dibangun selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dipastikan tidak mencapai 700 kilometer. Meski begitu, Lilik menegaskan bahwa pembentukan tim teknis menjadi penting karena besarnya anggaran yang dibutuhkan.

Sebagai informasi, proyek giant sea wall merupakan kelanjutan dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang terpusat di DKI Jakarta. NCICD mencakup dua lokasi pembangunan tanggul laut, yakni di bibir pantai dan di tengah laut.

Pembangunan NCICD dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama meliputi pembangunan tanggul pantai dan sungai, serta sistem pompa dan polder di wilayah pesisir utara Jakarta. Fase kedua mencakup pembangunan tanggul laut terbuka (open dike) di sisi barat pesisir utara Jakarta, yang harus selesai sebelum 2030.

Fase ketiga adalah pembangunan tanggul laut di sisi timur pesisir utara Jakarta, yang ditargetkan selesai sebelum 2040. Jika penurunan tanah terus terjadi setelah 2040, maka konsep tanggul terbuka akan dimodifikasi menjadi tertutup.

Lilik menyebutkan, pembangunan tanggul laut Jakarta fase pertama akan dilanjutkan oleh pihaknya bersama Pemerintah Provinsi Jakarta. Namun, hingga kini proyek tersebut baru mencapai 13 kilometer dari total target sepanjang 46 kilometer.

"Pembangunan tanggul laut di bibir pantai tersebut akan kami teruskan tahun ini. Setelah itu, kami akan membangun tanggul laut fase kedua," katanya.

Sementara itu, Indonesia Water Institute (IWI) menilai minat swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan tanggul pantai sangat rendah. Investor umumnya akan menunggu peningkatan nilai kawasan sebagai imbal hasil sebelum bersedia mengucurkan dana.

Biaya Pembangunan Tanggul Bisa Mencapai Rp 500 Triliun

Ketua Umum IWI Firdaus Ali menyatakan pembangunan tanggul laut lepas pantai dari Banten hingga Jawa Timur tidak mungkin dilakukan. Ia mengaku terlibat dalam pembentukan NCICD dan menyebut biaya pembangunan tanggul lepas pantai di Teluk Jakarta saja bisa mencapai Rp 500 triliun.

"Saya jujur saja, kemampuan fiskal nasional tidak akan sanggup membangun tanggul lepas pantai. Selain itu, sektor swasta tidak akan langsung berminat karena mereka harus menjual kawasan hasil pembangunan tanggul di laut untuk memperoleh keuntungan," ujar Firdaus.

Menurutnya, tanggul pantai dibangun tepat di bibir pantai untuk menahan banjir rob, sementara tanggul lepas pantai berada di tengah laut dengan kedalaman 14 meter dari permukaan air.

Firdaus menilai, saat ini yang paling mendesak adalah pembangunan tanggul pantai, khususnya di wilayah pesisir utara Pulau Jawa seperti Jakarta, Semarang, dan Tegal.

“Kebutuhan tanggul pantai di wilayah Pantura kini sangat mendesak dan lebih realistis untuk dibangun ketimbang tanggul lepas pantai,” katanya.

Firdaus juga mengungkap keterlibatannya dalam rencana Giant Sea Wall sejak 2009, namun hingga kini pembangunan fisik tanggul lepas pantai sepanjang 35 kilometer di Teluk Jakarta belum terealisasi.

“Sebetulnya sah-sah saja pemerintah membentuk Satgas Giant Sea Wall. Namun, kunci dari proyek ini tetap pada keseriusan pemerintah pusat dan daerah,” ucapnya.