Prabowo Sebut Kolusi Pemodal - Pengusaha jadi Akar Ketimpangan Ekonomi Indonesia

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan penyebab faktor kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ia menyebut hal ini menjadi pemicu situasi kekayaan nasional saat ini yang masih terkonsentrasi di segelintir orang atau kurang dari 1% populasi domestik.

Prabowo menganggap pentingnya peran negara untuk mengatasi kemiskinan, kelaparan, dan melindungi kelompok rentan. Menurutnya, intervensi pemerintah dapat menjadi instrumen untuk mencegah terjadinya state capture alias situasi di mana kebijakan negara dibuat hanya untuk melayani segelintir orang yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi tertentu. 

“Sebab di negara berkembang seperti Indonesia, ada bahaya state capture yakni kolusi antara pemilik modal besar, pejabat pemerintah, dan elit politik. Pada akhirnya, kolusi ini tidak membawa manfaat nyata bagi pengentasan kemiskinan maupun perluasan kelas menengah,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato di panggung Saint Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025 di Rusia sebagaimana dikutip dari kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (21/6).

Ia menegaskan bahwa pemerintah harus bersih dari korupsi karena menjadi penghambat utama pembangunan. Prabowo mengatakan orientasi utama pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat banyak. “Karena itu, kita memilih filosofi yang secara sederhana dapat diringkas dalam satu kalimat yakni kesejahteraan sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Inilah filosofi kita,” ujarnya.

Lebih jauh, ketimpangan ekonomi domestik juga dipicu oleh langkah para elit Indonesia dalam 30 tahun terakhir yang menerapkan filosofi ekonomi neoliberal dan kapitalisme pasar bebas. Prabowo menilai filosofi tersebut cenderung menganut pendekatan untuk mengurangi peran dan intervensi pemerintah dalam urusan ekonomi atau laissez-faire.

“Salah satu kesalahan besar negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, adalah mengikuti filosofi laissez-faire tanpa mengkaji kecocokannya terhadap karakter kita,” ujarya.

Menurut Prabowo, situasi tersebut menjadi penyebab mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di angka 5% per tahun dalam tujuh tahun terakhir belum mampu menghadirkan pemerataan kesejahteraan.

“Akibatnya, meski tumbuh ekonomi 5 % secara konsisten dalam tujuh tahun terakhir. Totalnya mencapai 35% dalam tujuh tahun, namun kita belum berhasil menciptakan apa yang disebut sebagai trickle-down effect.

Prabowo meyakini bahwa setiap negara harus memiliki pandangan filosofi ekonomi yang berakar pada budaya dan layar belakang masing-masing. Ia mengatakan Indonesia memilih jalan yang menggabungkan sisi terbaik dari paham ekonomi Sosialisme dan Kapitalisme. 

Prabowo pun menyampaikan kritik terhadap teori kapitalisme murni yang cenderung memicu ketimpangan karena hanya segelintir orang yang menikmati hasil kekayaan nantinya. Meski begitu, ia tetap mendukung nilai-nilai kapitalisme seperti kreativitas, inovasi, dan inisiatif yang dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.