CPO Terbuka Masuk Eropa dengan Kesepakatan IEU-CEPA, Apakah Dongkrak Ekspor?

Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa membuka peluang ekspor minyak sawit mentah atau CPO ke Benua Biru. Namun, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki memperkirakan dampaknya terhadap ekspor tak akan signifikan.

Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengatakan permintaan CPO di pasar global kini melemah lantaran harga CPO telah lebih mahal dari minyak nabati lainnya, seperti minyak biji bunga matahari, minyak kedelai, dan minyak biji rapa. Sehingga dia menilai perjanjian IEU-CEPA tidak akan mendongkrak performa ekspor CPO pada paruh kedua tahun ini.

"Namun implementasi IEU-CEPA akan sedikit membantu karena ada penurunan tarif yang menarik untuk importir dan konsumen di negara tujuan ekspor," kata Eddy kepada Katadata.co.id, Senin (14/7).

Eddy mendata permintaan CPO lokal ke Eropa terus menyusut selama tujuh tahun terakhir. Pada 2018, volume ekspor CPO ke Benua Biru tercatat mencapai 5,7 juta ton, namun susut menjadi sekitar 3,3 juta ton pada tahun lalu.

Alhasil, Eddy menilai implementasi IEU-CEPA lebih kepada menjaga serapa CPO lokal di Eropa sekitar 3 juta ton per tahun. "Pasar Eropa tidak bisa diabaikan, karena memindahkan permintaan CPO sejumlah 3 juta ton per tahun ke negara lain tidak mudah," katanya.

Eddy menjelaskan permintaan CPO secara global cenderung susut sejak 2023. Contohnya, permintaan CPO lokal di Cina susut lebih dari 30% secara tahunan pada tahun lalu menjadi 5,3 juta ton.

Salah satu tingginya permintaan CPO adalah harganya yang lebih murah dari tiga jenis minyak nabati lainnya. Karena itu, Eddy menilai peniadaan tarif pada dapat membuat harga CPO lokal lebih kompetitif di pasar Eropa.

Business Analytics mendata harga CPO global mencapai US$ 1,63 per indeks pada bulan ini. Angka tersebut sama dengan harga minyak kedelai, sedangkan harga minyak bunga matahari dan minyak biji rapa tercatat lebih murah.

Eddy menyampaikan salah satu pendorong tingginya harga CPO di pasar global adalah program wajib campuran CPO ke solar sebesar 40% atau B40. Sebab, program tersebut meningkatkan konsumsi CPO nasional dan menggerus pasokan CPO di pasar global.

Untuk diketahui, Indonesia memasok sekitar 60% dari kebutuhan CPO dunia. Alhasil, sekitar 20% minyak nabati yang diperdagangkan secara global berasal dari dalam negeri.

Eddy mengkhawatirkan tren produksi CPO nasional yang stagnan selama 5 tahun terakhir. Pada saat yang sama, program biodiesel sejauh ini masih bergantung pada pungutan ekspor CPO sebagai subsidi biaya produksi.

"Kalau nanti campuran program biodiesel dinaikkan lagi sementara produksi stagnan, itu akan mempengaruhi industri. Jadi, program biodiesel ini dilematis," katanya.

Sebelumnya, Edi menyatakan produksi CPO tahun ini berpotensi susut akibat pengalihan kepemilikannya ke PT Agrinas Palma Nusantara. Hal tersebut dapat terjadi jika masa transisi pengoperasian kebun sawit terlalu lama, kegiatan perawatan dan pemupukan tidak bisa dilaksanakan sesuai jadwal.

"Kondisi ini akhirnya dapat mengurangi volume produksi pada paruh kedua 2025," kata Ketua Umum Gapki Edi Martono kepada Katadata.co.id, Rabu (26/3).

ad Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berencana menyerahkan pengelolaan sekitar 217 ribu hektare kawasan hutan hasil penguasaan kembali kepada Agrinas Palma. Seluruh lahan itu sebelumnya dimiliki 109 perusahaan sawit.

Satgas PKH juga telah menyerahkan 221 ribu hektare lahan sawit yang sebelumnya dikuasai Duta Palma Group ke Agrinas. Lahan ini berasal dari barang bukti proses penyidikan untuk kasus tindak pidana korupsi kegiatan usaha perkebunan sawit Duta Palma Group.

"Belum ada kejelasan terkait lahan yang akan dioperasikan Agrinas Palma, seperti lahan milik Duta Palma yang baru sampai tahap klarifikasi dan pemasangan patok, belum sampai tahap penyitaan oleh negara," kata Edi.