CPO: Berita CPO Terkini - Harga Minyak Sawit Hari ini

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana, mengatakan harga referensi CPO periode 1—28 Februari 2026 ditetapkan sebesar US$ 918,47 per metrik ton (MT).

Harga saham komoditas hari ini bervariasi seiring beragamnya pergerakan harga komoditas tambang seperti nikel, emas, dan batu bara. Sementara harga minyak sawit mentah (CPO) terpantau melemah.

Harga saham komoditas hari ini bervariasi seiring beragamnya pergerakan harga komoditas tambang seperti nikel, emas, dan batu bara. Sementara harga minyak sawit mentah (CPO) terpantau melemah.

Regulasi biodiesel B50 berisiko memindahkan beban biaya energi nasional (penghematan devisa negara) menjadi biaya pemeliharaan pribadi bagi masyarakat penggunanya.

Pemerintah menargetkan peningkatan transaksi bursa CPO domestik agar memiliki harga referensi minyak sawit mentah nasional.

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki, Eddy Martono menyatakan bencana banjir di Sumatera tidak akan mengganggu produksi minyak sawit mentah atau CPO.

Harga referensi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk penetapan bea keluar Desember 2025 sebesar US$ 926,14 per metrik ton (MT), turun 3,9% dibandingkan bulan sebelumnya.

Dengan pertumbuhan konsumsi yang melebihi produksi dan kebijakan mandatori B50, harga CPO global diperkirakan akan mencapai US$ 1.300 per ton pada 2025.

Program B50 diharapkan meningkatkan harga CPO menjadi lebih dari $1.200 per ton tahun depan, memicu kekhawatiran pemerintah akan kenaikan harga minyak goreng.

Kementerian Luar Negeri memprediksi volume ekspor ke Uni Eropa dapat susut hingga 20% akibat implementasi Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa atau EUDR.

Kementan berencana memperluas kebun sawit sebesar 600.000 hektare pada tahun depan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM menyatakan penentuan cakupan kewajiban program B50 akan memperhatikan harga minyak sawit mentah.

Kewajiban penerapan BBM dengan kandungan etanol 10% (E10) pada 2027 bisa mengurangi impor BBM dan menghemat subsidi di APBN.

Kementerian ESDM memastikan bahwa pelaksanaan program mandatori B50, yang mencampur 50% CPO ke solar

Kemenkeu bersama DJBC dan Polri berhasil menggagalkan ekspor ilegal CPO, terungkap modus penghindaran fiskal dengan potensi kerugian negara Rp 140 miliar.