Wamen Investasi: Bisnis SPBU Swasta Terpengaruh Kondisi Kelangkaan BBM

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/ Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu mengakui investasi bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta terimbas kelangkaan bahan bakar minyak sejak Agustus 2025. 

“Kami berharap bahwa isu (kelangkaan) ini bisa dikelola lebih baik sehingga tidak terlalu berdampak,” ucap Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10). 

Kelima badan usaha swasta yang terimbas adalah BP-AKR, Shell Indonesia, Vivo, AKR, dan Exxonmobil. "Tapi saya rasa pelaku usaha sekelas Shell, BP, dan lainnya bukan tipe yang melihat rencana bisnis jangka pendek," ujarnya.  

Pada tahun ini, ia mengatakan, BP-AKR akan membuka 10 SPBU baru. Di saat yang sama, Shell juga memulai proses pengalihan kepemilikan bisnis SPBU-nya ke Citadel dan Sefas. 

Todotua mengatakan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral saat ini sedang meramu strategi untuk 2026 agar kondisi bisnis SPBU membaik. “Bisnis ini  sudah dibuka sejak 2004, namun tahun ini ada perpindahan (pola konsumen) sehingga ada penyesuaian juga dalam kebijakan pemerintah,” katanya.

Menurut dia, industri hilir migas tidak hanya berfokus pada bisnis SPBU saja. Exxonmobil telah menyatakan minatnya masuk ke industri petrokimia, begitu pula dengan Shell.

Mekanisme Alokasi BBM untuk SPBU Swasta 2026

Pemerintah sedang menyusun mekanisme khusus terkait alokasi bahan bakar minyak untuk SPBU swasta pada 2026. Dirjen Migas Laode Sulaeman mengatakan badan usaha swasta saat ini sudah mengirimkan jumlah permintaan impor BBM untuk tahun depan. 

“Nanti akan kami rapatkan dan siapkan suatu mekanisme yang pas, sehingga nanti kedepannya kami tidak menghadapi kondisi seperti sekarang,” kata Laode saat ditemui di kantor BPH Migas, Kamis (3/10). 

BP-AKR dan Shell Indonesia mengungkapkan bahwa mereka mendapatkan surat dari Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada 17 Juli 2025 yang menyatakan kuota impor bagi SPBU swasta tahun ini sebanyak 110% dari total penjualan 2024.

Laode tidak menjelaskan lebih lanjut, apakah tahun depan alokasi impor hanya dibatasi dengan tambahan 10% lagi atau tidak.

“(Untuk 2026) nanti ada mekanismenya, saya belum bisa bocorkan disini. Tapi intinya kami akan bahas khusus untuk 2026. Sekarang angka (permintaan) meningkat, kami belum tahu tambahan (impornya) berapa persen” ujarnya.

Dia menjelaskan pengajuan kuota impor BBM oleh badan usaha dilakukan setiap tahunnya, bukan per enam bulan atau tiga bulan.

Laode sebelumnya menjelaskan bahwa kebutuhan impor untuk SPBU swasta hingga akhir tahun diperkirakan mencapai 571.568 kiloliter (KL). Kebutuhan tersebut mencakup lima badan usaha dan berbagai jenis minyak bensin.  

Jumlah ini berada di luar alokasi kuota impor 110% yang sebelumnya telah ditetapkan pemerintah, yakni sebesar 776.248 KL untuk tahun ini. Secara umum, realisasi impor BBM badan usaha swasta saat ini sudah berada di atas 98%. 

Di saat yang bersamaan, Pertamina Patra Niaga masih memiliki sisa kuota impor sebesar 34% atau sekitar 7,52 juta kiloliter, yang cukup untuk memenuhi tambahan alokasi bagi SPBU swasta hingga Desember 2025 sebesar 571 ribu kiloliter.