RI Sudah Swasembada Beras, Ketahanan Pangan 2026 Fokus pada Ikan dan Ayam

Katadata/Fauza Syahputra
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan paparan saat wawancara dengan Katadata.co.id di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
13/2/2026, 10.58 WIB

Pemerintah memfokuskan kebijakan ketahanan pangan nasional pada 2026 ke sektor protein, setelah sebelumnya mengklaim capaian swasembada beras atau komoditas karbohidrat memenuhi cadangan pasokan. 

 Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan agenda besar berikutnya adalah memperkuat produksi dan kesejahteraan sektor perikanan serta peternakan unggas.

“Tahun ini kita fokus kepada protein. Protein itu ikan. Kenapa ikan? Karena nilai tukar nelayan masih paling rendah,” ujarnya dalam sesi wawancara khusus dengan Pemimpin Redaksi Katadata.co.id, Yura Syahrul di kantor Kemenko Pangan, Selasa (10/2). 

Menurut dia, produksi ikan nasional sebenarnya tergolong tinggi dan ekspor juga berjalan baik. Namun kesejahteraan nelayan dinilai masih tertinggal dibanding petani tanaman pangan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) disebut masih berada di kisaran 104–106, yakni lebih rendah dibanding subsektor pertanian lain yang sudah meningkat.

Untuk itu, pemerintah membangun konsep “kampung nelayan” di berbagai daerah sentra perikanan. Fasilitas yang disiapkan antara lain pabrik es, penyimpanan pendingin alias cold storage, pasar lelang, serta dukungan koperasi.

Selama ini, nelayan kerap menjual hasil tangkapan dengan harga rendah karena keterbatasan fasilitas penyimpanan. Ikan yang mudah rusak membuat posisi tawar nelayan lemah dan rentan terhadap praktik tengkulak.

“Sekarang kita bangun cold storage dan pabrik es. Jadi ikan bisa disimpan beberapa hari, tidak langsung busuk. Nelayan punya daya tawar,” katanya.

Selain itu, koperasi didorong menjadi lembaga penyangga sekaligus offtaker hasil produksi. Skema ini diharapkan memutus ketergantungan nelayan terhadap rentenir dan memperbaiki akses pembiayaan dengan bunga lebih rendah.

Produksi Unggas Dukung MBG

Di sisi lain, pemerintah juga meningkatkan produksi unggas, baik ayam petelur maupun pedaging. Impor bibit ayam (grand parent stock/GPS dan DOC) ditambah guna menjaga pasokan telur dan daging ayam.

Langkah ini dinilai penting untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) yang menyasar sekitar 82,9 juta penerima manfaat. Dengan kebutuhan protein dalam jumlah besar setiap hari, pemerintah harus memastikan pasokan dalam negeri mencukupi agar tidak memicu lonjakan harga atau ketergantungan impor.

“Kalau satu anak makan satu telur sehari, itu 82,9 juta telur per hari. Produksi harus naik, kalau tidak harga bisa terguncang,” ujarnya.

Di sektor beras, pemerintah menyatakan stok dalam kondisi aman dengan cadangan lebih dari 3 juta ton di gudang Bulog. Pemerintah juga merevisi Peraturan Presiden tentang alih fungsi lahan sawah guna menjaga luas lahan produksi dan mencegah konversi yang tidak terkendali.

Zulhas menegaskan, kebijakan produksi, pengolahan pangan, koperasi, hingga program makan bergizi harus berjalan terpadu. Koperasi desa nantinya akan menjadi penyalur hasil produksi petani dan nelayan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Kamila Meilina