BKPM Siapkan OSS Berbasis AI dan Blockchain pada 2027

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkap sejumlah program strategis yang akan dijalankan pada 2027 guna memperkuat ekosistem investasi nasional, mendorong pemerataan pembangunan, serta mempercepat agenda hilirisasi.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan pihaknya berkomitmen melanjutkan program strategis yang telah berjalan pada 2026 sekaligus mengakselerasi berbagai agenda prioritas pada tahun berikutnya. Sejumlah program strategis pada 2027 adalah pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), big data, dan blockchain. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan akurasi, transparansi, serta keandalan sistem.

Selain itu, BKPM juga akan memperluas integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten dan kota ke dalam sistem OSS guna mempercepat proses perizinan investasi.

Rosan menjelaskan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan penambahan RDTR di 400 kabupaten/kota pada 2027. Hingga 8 Juni 2026, sebanyak 570 RDTR telah terintegrasi dengan sistem OSS yang mencakup 38 provinsi dan 300 kabupaten/kota.

Di sisi lain, program lainnya yakni Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK) serta memperkuat perencanaan kebijakan penanaman modal guna meningkatkan daya tarik investasi di berbagai daerah.

Dalam upaya memperluas promosi dan fasilitasi investasi, BKPM juga berencana memperkuat peran Indonesian Investment Promotion Center (IIPC) dan Costumer Relationship Management (CRM) di China dengan menambah kantor perwakilan di Guangzhou.

“Dan juga penguatan lembaga IIPC di Tiongkok dengan menambah perwakilan kami di Guangzhou, selain di Beijing karena kami juga sudah berada di Beijing sebagai pusat manufaktur dan perdagangan global di Tiongkok Selatan, mengingat investasi dari Tiongkok ini mengalami peningkatan yang cukup baik dan cukup signifikan,” kata Rosan dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (15/6).

BKPM juga menempatkan penguatan tata kelola investasi nasional sebagai salah satu agenda utama pada 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan ekosistem hilirisasi nasional yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan percepatan realisasi investasi sektor hilirisasi.

Adapun langkahnya meliputi percepatan penerbitan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang hilirisasi investasi strategis, pengawalan terhadap 18 proyek hilirisasi prioritas, serta percepatan realisasi investasi pada 28 komoditas strategis nasional.