Pemerintah Lanjutkan Jalur Kereta Ganda dan Operasional Kereta Perintis di 2027

Pemerintah akan melanjutkan pembangunan jalur kereta ganda (double track) serta penyelenggaraan layanan kereta perintis pada 2027 sebagai bagian dari program prioritas Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Allan Tandiono mengatakan, program itu masuk dalam pagu indikatif DJKA 2027 sebesar Rp 4,65 triliun yang difokuskan untuk mendukung keselamatan, pelayanan, dan konektivitas perkeretaapian.

"Pembangunan jalur ganda kereta api antara Wonokromo sampai Sepanjang, dan pembangunan jalur ganda antara Solo Balapan hingga Solo Jebres diselenggarakan dalam rangka pencapaian target RPJMN terkait panjang jalur kereta api yang beroperasi," kata Allan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Selasa (15/7).

Kereta Perintis

Selain pembangunan jalur ganda, pemerintah juga akan tetap melanjutkan layanan kereta perintis di sejumlah wilayah yang dinilai masih membutuhkan dukungan angkutan kereta api. DJKA mengalokasikan anggaran sekitar Rp 920,65 miliar.

Anggaran tersebut antara lain digunakan untuk penyelenggaraan layanan kereta perintis Makassar–Parepare di Sulawesi Selatan, Rantau Prapat–Pondok S5 di Sumatra Utara, serta layanan perintis LRT Sumatra Selatan. 

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk program angkutan motor gratis (Motis) saat Lebaran dan Natal-Tahun Baru, serta peningkatan prasarana perkeretaapian perkotaan di Jakarta dan Surabaya.

Secara wilayah, sejumlah proyek strategis perkeretaapian pada 2027 meliputi:

• Jawa Timur: pembangunan jalur ganda Wonokromo–Sepanjang, perawatan prasarana milik negara, serta pengembangan Surabaya Regional Railway Line Phase I.
• Jawa Tengah: pembangunan jalur ganda Solo Balapan–Solo Jebres, perawatan prasarana, serta pembangunan jembatan penyeberangan orang.
• DKI Jakarta dan Banten: peningkatan Stasiun Tanah Abang, pembangunan JPO Stasiun Cikarang dan Kemayoran, serta proyek Jabodetabek Railway Capacity Enhancement Phase I.
• Sulawesi Selatan: operasional kereta perintis Makassar–Parepare, pembayaran Availability Payment, serta pengadaan lahan di Maros, Makassar, dan Pangkep.
• Aceh–Sumatera Utara: operasional kereta perintis lintas Rantau Prapat–Pondok S5 dan perawatan prasarana.
• Sumatra Selatan–Lampung: operasional LRT Sumatera Selatan beserta layanan feeder dan perawatan prasarana.
• Sumatra Barat: pemeliharaan jalur perlintasan, perawatan prasarana, serta pemeliharaan sistem peringatan dini (early warning system).

Secara keseluruhan kebutuhan pendanaan sektor perkeretaapian selama periode Rencana Strategis 2025–2029 mencapai Rp 44,18 triliun. Namun, untuk 2027, pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah baru sebesar Rp 4,65 triliun, sementara kebutuhan anggaran mencapai Rp 8,05 triliun.

Usulkan Tambahan Anggaran

Kementerian Perhubungan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,67 triliun kepada Kementerian Keuangan. Tambahan dana itu akan digunakan untuk mendukung pekerjaan perawatan prasarana, penanganan perlintasan sebidang, rehabilitasi pascabencana di Sumatra, pembangunan jalur dan jembatan kereta api, serta penguatan layanan kereta perintis.

Di sisi kinerja, DJKA melaporkan sebagian besar indikator perkeretaapian hingga pertengahan 2026 menunjukkan capaian yang tinggi. Panjang jalur kereta api yang beroperasi telah mencapai 6.915,12 kilometer atau 99,81% dari target 2026.

Sementara itu, kondisi jalur sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 telah mencapai 99,02%. Adapun ketersediaan angkutan umum perkotaan berbasis rel mencapai 2,82 juta penumpang per hari atau 99,75% dari target tahun ini.