Bahlil Buka Peluang Moratorium Pembangunan Smelter Produk Setengah Jadi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia membuka peluang bagi moratorium atau penghentian sementara pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel yang menghasilkan produk setengah jadi. Hal ini dilakukan karena sudah terlalu banyak smelter yang menghasilkan produk setengah jadi.

“Nanti kami laporkan ke Presiden, tapi saya dengan tim mulai memilih mana (smelter) yang dibiarkan lanjut, mana yang perlu dimoratorium. Ini dilakukan supaya pengelolaan sumber daya alam kita tidak gila-gilaan,” kata Bahlil dalam Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10).

Menurutnya, sumber daya alam yang ada di Indonesia harus diatur secara berkelanjutan, sebab masih ada generasi masa depan yang berhak memiliki kekayaan Indonesia.

Bahlil mencatat, hingga saat ini mayoritas smelter yang ada di Indonesia baru mengelola atau melakukan hilirisasi sampai 50-60%. Smelter-smelter tersebut belum mengelola bahan tambang hingga produk hilir.

“Produk tersebut kemudian dibawa ke luar negeri untuk dijadikan bahan baku, dan kembali masuk ke Indonesia sebagai barang jadi,” ujarnya.

Selain itu, opsi moratorium dipertimbangkan karena sudah terjadi kelebihan pasokan (oversupply) nikel dunia sehingga harga komoditasnya jatuh.

“Kami dapat mempertimbangkan smelter setengah jadi untuk diminimalisir, sembari mendorong smelter yang langsung menghasilkan produk hilir, supaya struktur ekonomi kita bisa terjadi perubahan,” ucapnya.

Wacana Serupa Pernah Muncul pada 2023

Rencana serupa juga pernah dilakukan oleh Kementerian ESDM pada 2023. Mereka berencana membatasi pemberian izin proyek pabrik pemurnian mineral atau smelter nikel kelas II. 

Menteri ESDM pada saat itu, Arifin Tasrif, mengatakan moratorium smelter nikel kelas II ini sedang dalam tahap komunikasi serta koordinasi bersama Kementerian Perindustrian. Hal ini mempertimbangkan suplai dan permintaan bijih nikel agar smelter yang sudah terbangun bisa mendapatkan pasokan bijih nikel yang cukup untuk keberlanjutan operasinya. 

“Karena kebanyakan izin yang tidak terintegrasi kan ada di sana, kalau tidak nikel kita habis,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (20/10/23). 

Kementerian ESDM mengatakan moratorium nikel II ini tidak terganjal Kementerian Perindustrian. “Kita harus mulai mengevaluasi dan menentukan bahwa ke depan harus smelter yang bernilai,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arifin mengatakan industri hilir dalam negeri bertugas untuk menampung processing yang punya nilai tambah. “Itu harus banyak ditarik, kan sudah mulai ada mudah-mudahan untuk bikin prekursor,” ujarnya.

Arifin mengungkapkan moratorium smelter nikel ini bertujuan untuk mendorong industri baterai kendaraan listrik (EV). “Itulah modal utama kita. Diberi modal utama mineral yang bisa membantu elektrifikasi energi bersih harus kita manfaatkan,” ucapnya.

Selain suplai dan mendorong baterai EV, moratorium juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan bijih nikel agar Indonesia tidak berakhir menjadi pengimpor bijih nikel di masa mendatang.

“Kementerian ESDM sudah ada rencana untuk melakukan pembatasan. Dari Kemenkomarves juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan lagi izin untuk pembangunan smelter jenis untuk proses Pirometalurgi untuk nikel kelas II,” ujar Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara Irwandy Arif, dikutip Kamis (18/10/23). 

Pemerintah akan mengkaji secara komprehensif kebijakan ini, terutama untuk proses nikel yang ada di Indonesia, baik nikel berkadar rendah (limonite) maupun nikel berkadar tinggi (saprolite). 

“Saat ini, nikel yang mengalami proses pirometalurgi ke arah stainless steel ada 44 smelter dan yang menggunakan proses hidrometalurgi ke arah baterai itu ada tiga smelter. Konsumsi bijih nikel untuk pirometalurgi dengan saprolite adalah 210 juta ton per tahun dan limonate 23,5 juta ton per tahun,” ujarnya.