Asosiasi Tekstil Desak Prabowo Setop Relaksasi Impor, Ratusan Pabrik Tutup
Sejumlah asosisasi tekstil nasional meminta pemerintah untuk menghentikan sepak terjang rezim pro-impor. Desakan ini menjadi langkah awal untuk memutus trend deindustrialisasi dan memulai langkah reindustrialisasi.
Selain importasi ilegal, Ketua Umum Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan importasi pakaian jadi legal saat ini juga sangat mengganggu produsen khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) karena dijual dengan harga sangat murah.
Asosiasi tengah dalam pembicaraan dengan Kementerian Perindustrian untuk menerapkan bea masuk tindak pengamanan atau safeguard untuk pakaian jadi impor. Nandi mengatakan harga pakaian jadi dan apparel lainnya di Cina jauh lebih mahal daripada yang dijual di Indonesia.
Menurutnya, sejak 1999 Cina menerapkan Undang-Undang yang mengatur regulasi anti predatory pricing.
“Di sini (Indonesia), mereka menjual dengan harga sangat murah (dumping) karena tidak ada aturannya,” kata Nandi dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (17/11).
Nandi juga mengatakan hampir seluruh global brand yang dijual di Cina adalah made in Cina. IPKB melihat aturan di Cina telah membawa pekerja di sektor manufaktur dan retailnya sama-sama hidup.
“Di sini kami dikorbankan demi wisata belanja barang impor,” ungkap Nandi.
IPKB meminta Presiden Prabowo untuk membersihkan kabinet beserta birokrasi yang masih berupaya untuk melakukan relaksasi impor. Ia mengatakan sektor hulu dan antar adalah korban nyata dari rezim pro-impor ini, bahkan sudah ratusan perusahaan gulung tikar.
Gelombang PHK di Industri Tekstil
Dari sektor hulu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi menilai kebijakan relaksasi impor yang selama ini diandalkan pemerintah untuk memulihkan industri tekstil justru menjadi salah satu penyebab penutupan ratusan pabrik dan gelombang PHK.
“Bertahun-tahun mereka memberikan berbagai macam insentif lalu disertai dengan relaksasi impor bahan baku sebagai senjata pamungkasnya, dan tren PHK di sektor produksi serat, benang hingga kain masih terus berlangsung,” kata Aqil.
Aqil mengatakan pemerintah kini tengah mengkaji relaksasi impor pakaian jadi. Padahal, industri tekstil dalam negeri sedang berupaya memperkuat integrasi dan membangun ekosistem industri dari hulu hingga hilir. Menurut dia, kebijakan tersebut justru berisiko merusak ekosistem industri yang tengah dibenahi.
Meski begitu, APSyFI tidak menolak impor sepenuhnya. Asosiasi menilai impor tetap dapat dibuka selama berlangsung secara adil, baik dari sisi harga maupun prosedur.
“Masalahnya, rezim pro-impor ini selalu menghalangi upaya penerapan trade remedies baik anti-dumping maupun safeguard demi kebijakan relaksasi impor,” ungkap Aqil.
Aqil pun menyinggung permasalahan kuota impor melalui pertimbangan teknis yang dinilai tidak mampu menghindarkan pasar domestik dari praktik dumping, karena konsumen selalu membandingkan harga domestik dengan harga dumping impor sehingga produsen dalam negeri harus ikut harga barang impor yang seringkali berada di bawah harga produksi.
“Maka wajar kita ada ratusan pabrik tutup karena memang sering jual rugi, dan juga wajar jika sektor hilir ingin mengimplementasikan safeguard meski sudah ada pertek (peraturan teknis) karena mereka tidak ingin kejadian di sektor hulu dan antara terulang,” ujarnya.
Aqil menilai pemerintah kerap mengemas kebijakan pro-impor seolah-olah sebagai insentif untuk memperbaiki kinerja industri. Menurutnya, kebijakan tersebut juga berpotensi menghasilkan laporan dengan indikator positif kepada presiden, meski belum mencerminkan perbaikan kondisi industri secara riil.
Ia mempertanyakan target pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menjadi 25%. Pasalnya, kontribusi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) terhadap PDB saat ini masih di bawah 1%.
Penguatan Industri Hulu hingga Hilir
Menurut Aqil, penguatan integrasi industri dari hulu hingga hilir menjadi kunci untuk memulihkan ekosistem TPT. Dengan begitu, industri dapat menciptakan nilai tambah, meningkatkan penerimaan pajak, menghemat devisa melalui substitusi impor, menghasilkan devisa dari ekspor, serta membuka lebih banyak lapangan kerja.
Sementara itu, Ketua Yayasan Konsumen Tekstil Indonesia (YKTI) Rudiansyah mengatakan konsumen pada dasarnya menginginkan produk tekstil dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik.
Namun, derasnya arus impor juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi menekan industri domestik dan membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat semakin melemahkan daya beli konsumen.
“Jadi kami selalu mengkampanyekan penggunaan produk dalam negeri karena dibuat oleh pekerja asli Indonesia,” ucap Rudiansyah.
Rudiansyah juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan ruang lebih besar bagi produk lokal di gerai ritel modern. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan visibilitas produk dalam negeri sekaligus menarik minat konsumen.
Ia mencontohkan Cina, Pakistan, India, Türki, dan Vietnam yang memberikan porsi ruang pajang bagi merek lokal tiga hingga empat kali lebih besar dibandingkan merek global. Menurut dia, kebijakan tersebut didukung campur tangan pemerintah melalui regulasi.
YKTI menilai sejumlah merek lokal saat ini telah mampu bersaing dengan merek global, baik dari sisi harga maupun kualitas. Namun, keberpihakan pengelola ritel terhadap produk lokal masih terbatas dan belum didukung regulasi yang secara khusus mengaturnya.
“Jika keluhan retail terkait masih banyaknya konsumen yang lari ke Malaysia atau Singapura untuk berbelanja global brand, baiknya meminta pengetatan aturan barang bawaan,” ucapnya.
