Prabowo Ingin Negara Kuasai 70% Tambang, Termasuk Sahamnya
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar 70% tambang yang ada di Indonesia dikuasai atau dikelola oleh negara. Menurutnya cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri terutama Menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP, mulai dari sekarang minimal 70% harus dinikmati oleh negara. Bila perlu, dikuasai saham-sahamnya,” kata Prabowo dalam Peresmian Pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah, Palu, dikutip Senin (16/11).
Dia menyampaikan pemerintah saat ini sedang memperbaiki sistem ekonomi Indonesia. Prabowo menginginkan agar ekonomi negara ini ditegakkan mengacu pada Pasal 22 dan 34 UUD 1945.
Berdasarkan regulasi tersebut ekonomi Indonesia menerapkan sistem ekonomi kekeluargaan. Oleh sebab itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di Indonesia dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemerintah Masih Izinkan Pengusaha Investasi di Tambang
Prabowo menyebut meskipun ada instruksi tersebut, pemerintah masih memperbolehkan para pengusaha untuk memasukkan modal atau investasi tambang ke negara ini.
Hal tersebut dilakukan karena Indonesia masih membutuhkan modal, namun dengan catatan pada nantinya mayoritas keuntungan investasi tersebut harus masuk ke bangsa Indonesia.
“Kalau tidak, karena kita butuh mungkin (pengusaha) boleh memasukkan modal, (tapi) investasi anda kembali setelah itu keuntungan harus mayoritas bangsa indonesia,” ujarnya.
Dia menyebut hasil penegakkan ini akan dirasakan manfaatnya dalam beberapa bulan ke depan.
Tak hanya soal tambang, dalam kesempatan tersebut Prabowo juga membahas terkait kebijakan impor satu pintu yang saat ini dilakukan oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Melalui skema ini dia, menurutnya negara tidak lagi dibohongi.
“Kalau ekspor 100 ton, ya laporan 100 ton, jangan 100 ton laporannya 50 ton atau 30 ton,” ucapnya.
Persiapan DSI Jadi Perantara Ekspor SDA
Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai perantara tunggal ekspor sumber daya alam di Indonesia memperkenalkan Portal National Data & Intelligence (NADI). Chief Executive Officer DSI, Luke Thomas Mahony, mengatakan sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data perdagangan dan melacak transaksi komoditas sejak meninggalkan indonesia hingga pembayaran hasil ekspornya kembali kedalam negeri.
“Hal yang penting adalah menganalisis data yang ada, serta memeriksa dokumen kontrak dan faktur yang terkait” ujar Luke dalam acara Sosialisasi Perkembangan Implementasi DHE SDA dan Tata Kelola Ekspor SDA Strategis yang diadakan di Kantor Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/11).
Luke mengatakan, integrasi data ini penting dilakukan untuk penguatan tata kelola ekspor di indonesia yang lebih profesional dan aman sehingga mampu meningkatkan kepercayaan khalayak.
"Ini berkaitan dengan penguatan tata kelola melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk mencegah transfer pricing dan under-invoicing atas sumber daya alam Indonesia” ucap Luke.
Ia menjelaskan, portal tersebut akan mulai dioperasikan (go live) pada 1 Januari 2027 mendatang. Adapun sebelum tahap pengoperasian tersebut, Luke mengingatkan para eksportir untuk mengikuti briefing teknis pada 15 Desember dan registrasi perusahaan eksportir akan mulai dibuka pada 15 Desember 2026.
"Pada 1 Januari, sistem akan mulai beroperasi. Portal NADI akan digunakan untuk mengunggah dokumen PEB dan dokumen akhir kargo” ujar Luke.