UMP Bali Melonjak 42,15% jadi Rp 4,56 Juta, Berlaku Mulai 1 Januari 2027
Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp 4.559.287, naik sekitar 42,15% atau sebesar Rp 1.351.828 dari UMP 2026 yang sebesar Rp 3.207.459,00. Keputusan ini ulai berlaku 1 Januari 2027.
Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan, kenaikan UMP ini berdasarkan berbagai pertimbangan aturan, rekomendasi dewan pengupahan, dan aspirasi pekerja.
“UMP Bali Tahun 2027 sebesar Rp 4.559.287 per bulan,” kata Koster dalam keterangan resmi di Denpasar, dikutip dari Antara.
Koster menuturkan, Pemprov Bali juga menetapkan upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) Bali 2027 pada sektor hotel bintang sesuai kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2025 sebesar Rp 4.644.907 per bulan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan, pertimbangan dalam penetapan UMP 2027 yakni ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 35A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Kemudian, pertimbangan lainnya merujuk pada Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tanggal 18 November 2026 tentang Rekomendasi Penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027 berdasarkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Keputusan ini juga mengacu pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Selain itu, Koster menyebut, keputusan ini juga diambil atas pertimbangan masukan dari Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali pada 21 Oktober 2026 dan 20 November 2026.
Kedua serikat pekerja tersebut meminta agar UMP Bali 2027 dihitung memakai pendekatan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL), tidak memakai formula pengupahan, dengan besaran KHL pada 2027 yang ditetapkan pada 2026 sebesar Rp 5.604.481.
Serikat pekerja juga meminta Koster menetapkan UMP sesuai dengan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali sebesar Rp 4.559.287.
“Dengan UMP sebesar Rp 4.559.287, maka para pegawai PPPK maupun PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah dan pekerja usaha sektor pariwisata akan mengalami peningkatan pendapatan yang cukup besar, meningkatkan daya beli produk yang dikonsumsi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan niskala dan skala,” kata dia.
Adapun, perbandingan antara UMP 2027 sebesar Rp 4.559.287,00 dengan KHL 2027 sebesar Rp 5.604.481 yakni sebesar 81,35%, dan sudah dinyatakan masuk kategori memenuhi kebutuhan hidup layak.