21 November Batas Akhir Penetapan UMP, Begini Hitung-hitungan Upah 2027

Nur Hana Putri Nabila
19 November 2026, 12:16
upah, upah minimum, UMP 2027
ANTARA FOTO/Moch Asim/agr
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Kementerian Ketenagakerjaan merilis pedoman perhitungan upah minimum 2027. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengatakan penetapan upah minimum harus mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. 

Ia mengatakan ketiga aspek itu menjadi pertimbangan agar kebijakan pengupahan dapat memperhatikan kepentingan pekerja atau buruh sekaligus keberlangsungan usaha.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek, tetapi harus memperhatikan KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Karena itu, data yang digunakan harus dapat menggambarkan kondisi daerah dan menjadi dasar dalam proses pengambilan keputusan," kata Yassierli melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Rabu (18/11).

Pedoman tersebut disampaikan melalui surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026. Penyampaian pedoman ini merupakan tindak lanjut berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang mengatur sejumlah ketentuan terkait pengupahan.

Bagi provinsi maupun kabupaten/kota yang telah memiliki UMP atau UMK 2026, pemerintah menggunakan formula penyesuaian upah minimum untuk menghitung besaran upah minimum 2027. Formula tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Penghitungan tersebut mempertimbangkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang dikalikan dengan nilai alfa. Pemerintah menetapkan nilai alfa dalam rentang 0,50 hingga 1 sebagai variabel yang mencerminkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi.

“Penentuannya perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan, perbandingan antara upah minimum dengan KHL, dan faktor lain yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan," ucap Yassierli.

Yassierli menyatakan penentuan nilai alfa dilakukan oleh Dewan Pengupahan Provinsi untuk penghitungan UMP. Sedangkan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota untuk penghitungan UMK. 

Ia mengatakan Dewan Pengupahan punya peran penting dalam memberikan pertimbangan berdasarkan kondisi dan karakteristik perekonomian dan ketenagakerjaan masing-masing daerah.

Selain formula penghitungan, pemerintah juga menggunakan KHL tahun 2026 sebagai dasar penghitungan upah minimum tahun 2027. KHL tersebut terdiri dari KHL provinsi untuk penghitungan UMP dan KHL kabupaten/kota untuk penghitungan UMK. 

Data KHL tahun 2026 menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dihitung dengan metodologi akademis. Ia menyebut penggunaan data KHL untuk memastikan upah minimum benar-benar mempertimbangkan kebutuhan riil pekerja/buruh dan keluarganya dalam memenuhi kehidupan yang layak. 

“Sehingga data tersebut menjadi salah satu dasar yang perlu diperhatikan dalam proses penetapan upah minimum tahun 2027," ujarnya. 

Dalam pedoman tersebut, gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Gubernur juga dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) apabila memenuhi syarat tertentu.

Adapun untuk upah minimum sektoral, penetapannya dilakukan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan. Ia menyebut sektor yang dapat ditetapkan sebagai sektor unggulan harus memiliki keahlian, karakteristik, dan risiko kerja yang berbeda dari sektor lainnya atau memiliki tuntutan pekerjaan yang lebih berat atau memerlukan spesialisasi. 

Ia mengatakan besaran UMSP harus lebih tinggi dari UMP, sedangkan UMSK harus lebih tinggi dari UMK. 

Menaker juga meminta gubernur agar memperhatikan batas waktu penetapan upah minimum tahun 2027. UMP ditetapkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMK paling lambat 25 November 2026. Sementara itu, UMSP ditetapkan paling lambat lima hari setelah penetapan UMP dan UMSK paling lambat lima hari setelah penetapan UMK.

Berikut jadwal penetapan upah minimum 2027:

  • 21 November 2026: Batas akhir penetapan UMP
  • 25 November 2026: Batas akhir penetapan UMK
  • 26 November 2026: Batas akhir penetapan UMSP
  • 30 November 2026: Batas akhir penetapan UMSK

"Kami berharap seluruh gubernur dapat memperhatikan pedoman dan jadwal penetapan tersebut, serta berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, proses penetapan upah minimum tahun 2027 dapat berjalan sesuai ketentuan," kata Yassierli.

add katadata as preferred source
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami
Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Nur Hana Putri Nabila

Cek juga data ini

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...