JK Sebut Terorisme Hingga Narkoba Jadi Tantangan di Indo Pasifik
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka High Level Dialogue on Indo Pacific Cooperation atau pembicaraan tingkat tinggi Negara Indo Pasifik. Dalam pidatonya, Kalla sempat mengajak negara sekitar Samudera Hindia, Pasifik dan Asia Tenggara untuk bekerja sama dalam menangani sejumlah tantangan.
Di awal pidatonya, Kalla menyebut potensi dari negara di samudera Hindia dan Pasifik yang penduduknya mencakup tiga per lima populasi dunia. Selain itu negara di dua samudera ini memiliki total Pendapatan Domestik Bruto (PDB) senilai US$ 52,1 triliun dan adanya kekuatan ekonomi dunia di wilayah tersebut.
Namun Kalla juga menyampaikan negara Indo-Pasifik juga memiliki tantangan yang harus dihadapi mulai dari kondisi alam cincin api, penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, pembajakan, ekstrimisme dan terorisme, serta perselisihan batas wilayah. "Penting untuk menjaga Indo Pasifik yang damai, stabil dan berkelanjutan secara ekonomi," ujarnya saat Pembukaan Pertemuan High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation (HLD-IPC) di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (20/3).
(Baca: Kominfo Cabut 2.856 Video Penembakan di Masjid Selandia Baru)
Kalla lalu mengajak negara-negara tersebut mengatasi tantangan yang ada yakni pembajakan laut, mengurangi sampah plastik di laut, manajemen bencana alam, hingga menumbuhkan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Hal ini menurutnya bagian dari tantangan yang banyak terjadi hari ini.
"Platform kita dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memperluas wilayah baru dalam kerja sama ini," katanya.
Kalla menjelaskan mode kerja sama ini seharusnya dilakukan secara inklusif, transparan, dan menghormati hukum internasional. Apalagi kerja sama yang solid dan kuat dalam membangun kepercayaan antar negara sangat diperlukan saat ini. Namun, kerja sama ini tidak eksklusif.
Oleh sebab itu, dia mengajak semua negara bekerjasama terutama meningkatkan konektivitas bersama. Selain itu negara dua samudera juga harus mengejar target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) pada tahun 2030 mendatang, termasuk infrastruktur yang menguntungkan semua negara.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Selain itu hadir pula para Menteri Luar Negeri dari 18 negara yang berada di sekitar Indo-Pasifik.