JUSUF KALLA: Berita Jusuf Kalla Terkini - Kabar Jusuf Kalla Hari ini

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono seharusnya tak ribut soal penentuan posisi ketua umum Palang Merah Indonesia.

Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia enggan menanggapi perselisihan dua seniornya untuk berebut kursi Ketum PMI

Perebutan kepemimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) antara Jusuf Kalla dan Agung Laksono memuncak. Kalla melaporkan Agung ke polisi karena menggelar Munas tandingan

Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono ke polisi karena menggelar Munas tandingan PMI. Agung mengatakan akan segera mengirimkan struktur kepengurusan PMI ke Menkum

Politikus senior Agung Laksono dilaporkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla ke kepolisian. Agung dilaporkan usai membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan Palang Merah Indonesia (PMI).

Jusuf Kalla melaporkan Agung Laksono yang membuat Munas tandingan PMI. Bagaimana respons Agung?

Kursi pucuk pimpinan Palang Merah Indonesia (PMI) tengah diperebutkan. Jusuf Kalla (JK) yang baru saja terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029.

Jusuf Kalla kembali menjabat sebagai Ketua Umum Palang merah Indonesia periode 2024-2029.

Pemberian gelar doktor kehormatan alias Doktor Honoris Causa kembali menjadi kontroversi. Terbaru, gelar Doktor HC Raffi Ahmad dari sebuah kampus di Thailand menjadi perdebatan warganet

Jusuf Kalla menyebut Mendikbudristek Nadiem Makarim tak memiliki pengalaman di bidang pendidikan, tetapi jarang melakukan kunjungan ke daerah.

Respons politisi senior Golkar, Jusuf Kalla, terhadap keputusan Airlangga Hartarto menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id

Jusuf Kalla menegaskan pemilihan pengganti Airlangga sebagai Ketum Golkar hanya dapat melalui Munas/Rapim pada Desember. Ketum juga hanya bisa dari kader internal.

Konsolidasi nasional merupakan agenda rutin tahunan PP Muhammadiyah sebagai forum musyawarah atau komunikasi dengan seluruh pimpinan wilayah organisasi tersebut.

Jusuf Kalla mengatakan, wajar apabila BUMN, seperti Pertamina, mengalami rugi dalam menjalankan bisnisnya. Jika semua perusahaan rugi harus dihukum, maka seluruh BUMN juga harus dihukum.

Peneliti dan JK bingung mantan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menjadi terdakwa korupsi terkait pengadaan LNG 2011 - 2014. Kenapa bingung?