Xi Jinping Tampil di Acara Publik, Hapus Isu Tahanan Rumah dan Kudeta
Presiden Cina Xi Jinping tampil di publik saat mengunjungi sebuah pameran di Beijing pada Selasa (27/9). Penampilan publik pertamanya setelah perjalanan resmi ke negara-negara Asia Tengah pada pertengahan September, sekaligus menghapuskan rumor bahwa dia berada di bawah tahanan rumah.
Sejak dari kunjungan ke Uzbekistan, Xi absen dari kegiatan publik. Tampilannya di pameran yang diliput televisi pemerintah ini merupakan yang pertama kalinya sejak pertengahan September lalu.
Di masa pemerintaan Xi, banyak berbagai persoalan ekonomi dan politik seperti anjloknya pertumbuhan ekonomi efek lockdown atau karantina selama pandemi Covid-19 dan juga meningkatnya ketegangan dengan Barat dalam sengketa di Taiwan.
Di tengah berbagai tantangan, Xi berambisi melanjutkan kepempinannya yang menginjak periode ketiga dalam pemilihan lima tahun sekali. Pada Kongres Partai Komunis Cina pada 16 Oktober diperkirakan Xi bakal mengamankan masa jabatan ketiganya sebagai pemimpin.
Kongres Nasional ke-20 PKC bakal dihadiri sebanyak 2.296 delegasi terpilih. Kantor berita Xinhua melaporkan Xi Jinping merupakan salah satu pimpinan PKC yang memimpin kongres yang bakal diadakan pada 16 Oktober nanti.
"Di bawah bimbingan pemikiran Xi Jinping tentang sosialisme dengan karakteristik Tiongkok untuk era baru, para delegasi dipilih sesuai dengan Konstitusi Partai, persyaratan dari Komite Sentral PKC," bunyi keterangan yang dikutip dari Xinhua, Senin (26/9).
Kongres akan berlangsung sekitar seminggu dan sebagian besar berlangsung secara tertutup di Aula Besar Rakyat di sisi barat Lapangan Tiananmen di pusat Beijing.
Xi, 69, terus mengkonsolidasikan kekuasaan sejak menjadi sekretaris jenderal partai satu dekade lalu, di antaranya dengan menghilangkan faksi oposisi terhadap pemerintahannya.
Bantahan Kudeta atas Pemerintahan Xi Jinping
Selama beberapa hari terakhir beredar rumor Xi Jinping ditahan sepulangnya dari kunjungan kenegaraan di Asia Tengah. Rumor ini dianggap banyak orang sebagai pertanda kudeta terhadap pemerintahan Xi Jinping.
Aktivis Hak Asasi Manusia asal Cina Jennifer Zeng yang kini tinggal di Australia meragukan kabar tersebut. Dalam kanal YouTube-nya, "Inconvenient Truths" dia membeberkan beberapa fakta yang menunjukkan masih dominannya kekuasaan Xi Jinping.
Salah satunya, dia mengkaitkan keputusan Xi Jinping yang baru-baru ini menjatuhi hukuman berat kepada enam petinggi senior Partai Komunis Cina (PKC). Keputusan ini menunjukkan sinyal Xi Jinping masih memegang kontrol penuh atas pemerintahan dan militer.
Meski begitu, Zeng menyebut Cina saat ini dalam keadaan tidak stabil. "Tidak ada lagi sesuatu yang dianggap normal di Cina, saat semuanya seperti di luar kontrol. Selain itu, kita bisa yakin bahwa negara ini masuk dalam tahap chaos, dan perubahan, tidak hanya di Cina, tetapi juga di seluruh dunia" ujar Jennifer Zeng, dalam kanal YouTube-nya, dikutip Minggu (25/9).
Berikut beberapa fakta yang diuraikan Jennifer Zeng mengenai bantahan atas isu kudeta terhadap Xi Jinping:
1. Tidak Ada Pengumuman Soal Peralihan Kekuasaan
Jennifer Zeng memandang jika memang ada kudeta, maka akan ada pengumuman lebih lanjut terkait peralihan kekuasaan.
Jika kudeta memang terjadi, pihak pemenang pastinya akan segera mengumumkan adanya perpindahan kekuasaan. Mereka tidak akan menutupi pemberitaan.
Sebab, sangat penting pihak pemenang segera menginformasikan kepada seluruh anggota PKC dan publik. Ini untuk mencegah adanya serangan balasan dari pihak-pihak yang masih loyal terhadap Xi Jinping.
2. Pejabat Senior PKC Tidak Memiliki Kontrol Terhadap Militer
Para pejabat senior Partai Komunis Cina (PKC), termasuk tokoh-tokoh seniornya, seperti Hu Jintao, Wen Jiaboau, dan Song Ping, sama sekali tidak memiliki kontrol terhadap militer. Ketiganya telah kehilangan kuasa atas militer ketika pensiun.
3. Adanya Pengawasan yang Ketat dari Biro Keamanan PKC
Seluruh pejabat senior PKC berada dalam kontrol dan pengawasan Biro Pusat Keamanan PKC. Biro ini berada dalam genggaman Xi Jinping. Sehingga, tidak mungkin apabila ada pejabat PKC yang merencanakan kudeta.
4. Xi Jinping Masih Memegang Kontrol Penuh
Selain tiga fakta di atas, masih ada fakta lain yang menggugurkan pemberitaan terkait adanya kudeta di Cina. Fakta yang dimaksud, adalah di saat yang bersamaan Xi Jinping masih mengambil kebijakan penting untuk mengamankan posisinya.
Saat rumor kudeta beredar, sebanyak enam pejabat senior PKC dijatuhi hukuman oleh Xi Jinping. Tiga di antaranya, bahkan divonis hukuman mati.
Ketiga pejabat senior tersebut antara lain, Sun Lijun, mantan Wakil Menteri Bidang Keamanan Umum; Fu Zhenghua, mantan Menteri Kehakiman dan Deng Huilin, mantan Direktur Biro Keamanan Publik Chongqing.