RI Usul Tiga Strategi Hidupkan Solidaritas Global di Sidang Umum PBB

Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN General Assembly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan kepada seluruh negara untuk menghormati Hak Asasi Manusia, Piagam PBB, kedaulatan dan integritas wilayah, kesetaraan, menyelesaikan konflik secara damai, serta mendorong peningkatan kerja sama dan kepentingan bersama.

“Dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Satu- satunya jalan untuk mengatasi berkurangnya kepercayaan dan kesenjangan global adalah dengan meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab kolektif global," kata Retno Marsudi dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB.

Seruan tersebut diambil dari pesan inti dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di tahun 1955. Semangat Bandung inilah, yang mendorong Indonesia menjadi negara yang bisa ‘mendengar’ dan selalu menjadi bagian dari solusi.

Menlu mengatakan, bagi Indonesia kepemimpinan global tidak hanya melulu tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte orang lain. Melainkan, tentang mendengarkan yang lain, menjadi bridge builder, menghormati hukum internasional secara konsisten, serta menghormati semua negara secara setara.

Sebagaimana yang terjadi pada 1955 silam, situasi global saat ini tidak menentu, di mana kepercayaan dan solidaritas terus tergerus, rivalitas antar negara terus menajam. Hal ini bahkan telah menghalangi dapat dipenuhinya target SDGs di negara-negara berkembang.

Menanggapi situasi ini, Retno bertanya kepada pada seluruh negara yang hadir, terkait komitmen untuk membangun kepercayaan dan berupaya mencapai SDGs, serta apakah kehadiran di Sidang Umum PBB ini benar-benar menunjukkan kesiapan untuk bersatu dan menunaikan tanggung jawab bersama, dan apakah para anggota PBB benar-benar mau melakukan apa yang disampaikan (walk the talk).

Untuk itu, ia menawarkan tiga strategi untuk membangun kembali kepercayaan dunia dan menghidupkan kembali solidaritas global. Pertama, mendesak kepemimpinan kolektif global, di mana nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir pihak atau negara-negara tertentu.

Menurutnya, dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab kolektif seluruh negara, baik negara besar atau kecil, di utara atau selatan, negara maju atau negara berkembang.

Ia kemudian mendesak seluruh pihak untuk dapat menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya prinsip utama kedaulatan dan integritas wilayah dan memastikan semua perbedaan diselesaikan di atas meja perundingan, bukan di medan perang. Secara khusus, tanggung jawab kolektif ini sangat yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Afganistan.

"Sudah terlalu lama kita membiarkan saudara dan saudari kita di Palestina dan Afghanistan menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk perjuangan mereka", kata Retno, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri.

Kedua, mendorong pembangunan untuk semua, karena setiap negara memiliki hak yang sama untuk membangun dan tumbuh. Namun, sayangnya arsitektur global saat ini hanya menguntungkan beberapa negara saja.

Kebijakan perdagangan yang diskriminatif masih terus terjadi, rantai pasok global masih dimonopoli, negara berkembang masih dililit hutang asing. Semua ini menjadi faktor pendorong tergerusnya kepercayaan dan solidaritas.

"Inilah saatnya bagi kita untuk lakukan perubahan. Hilirisasi industri tidak boleh jadi seruan eksklusif dari negara berkembang saja, tapi harus didukung oleh negara maju", ujarnya.

Terkait isu perubahan iklim, Menlu juga menyerukan negara-negara maju untuk memenuhi tanggung jawab mereka termasuk untuk pembiayaan perubahan iklim, investasi hijau dan transfer of technology.

Sementara untuk isu teknologi, ia berharap teknologi digital terkini seperti AI dapat diakses juga oleh negara-negara berkembang, karena penting bagi pertubuhan berkelanjutan mereka.

Ketiga, memperkuat kerja sama regional, di mana institusi regional harus menjadi kontributor utama dan 'building blocks' bagi perdamaian dan kemakmuran dunia.

Terkait kerja sama regional tersebut, Retno menyebutkan keberadaan ASEAN sebagai kerja sama kawasan yang efektif dan berkontribusi bagi perdamaian dan kemakmuran global. Sebagai ketua ASEAN, Indonesia telah berhasil menavigasi ASEAN melewati dinamika geopolitik yang tidak mudah di kawasan.

"Kita tidak akan biarkan kawasan kita jadi ladang rivalitas. Bahkan, kita telah menjadikan kawasan ini sebagai pusat pertumbuhan, di mana semua negara diuntungkan," ujarnya.

Menlu juga menyampaikan, bahwa selama keketuaan Indonesia di ASEAN, organisasi tetap bersatu, dan sentralitasnya semakin kuat.

ASEAN juga telah memulai pembahasan visi jangka panjang ASEAN 2045, menjalin kemitraan dengan Pacific Islands Forum dan Indian Ocean Rim Association dalam rangka menciptakan kawasan Indo Pasifik yang damai, serta mengimplementasikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific ke dalam kerja sama konkret dan inklusif.

Terkait isu Myanmar, Retno menegaskan ASEAN akan terus mendesak junta militer Myanmar untuk mengimplementasikan Five-Point Consensus, serta melakukan segala upaya untuk memastikan rakyat Myanmar tidak sendirian.

Di akhir pidatonya, Menlu Retno menyerukan perlunya reformasi sistem multilateral yang ada saat ini dan mengajak negara-negara untuk menerjemahkan komitmen mereka ke dalam aksi nyata.