RI Usul Tiga Strategi Hidupkan Solidaritas Global di Sidang Umum PBB
Dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN General Assembly, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerukan kepada seluruh negara untuk menghormati Hak Asasi Manusia, Piagam PBB, kedaulatan dan integritas wilayah, kesetaraan, menyelesaikan konflik secara damai, serta mendorong peningkatan kerja sama dan kepentingan bersama.
“Dunia saat ini berada di persimpangan jalan. Satu- satunya jalan untuk mengatasi berkurangnya kepercayaan dan kesenjangan global adalah dengan meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab kolektif global," kata Retno Marsudi dalam pidatonya di depan Majelis Umum PBB.
Seruan tersebut diambil dari pesan inti dari Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di tahun 1955. Semangat Bandung inilah, yang mendorong Indonesia menjadi negara yang bisa ‘mendengar’ dan selalu menjadi bagian dari solusi.
Menlu mengatakan, bagi Indonesia kepemimpinan global tidak hanya melulu tentang kekuasaan atau pengaruh untuk mendikte orang lain. Melainkan, tentang mendengarkan yang lain, menjadi bridge builder, menghormati hukum internasional secara konsisten, serta menghormati semua negara secara setara.
Sebagaimana yang terjadi pada 1955 silam, situasi global saat ini tidak menentu, di mana kepercayaan dan solidaritas terus tergerus, rivalitas antar negara terus menajam. Hal ini bahkan telah menghalangi dapat dipenuhinya target SDGs di negara-negara berkembang.
Menanggapi situasi ini, Retno bertanya kepada pada seluruh negara yang hadir, terkait komitmen untuk membangun kepercayaan dan berupaya mencapai SDGs, serta apakah kehadiran di Sidang Umum PBB ini benar-benar menunjukkan kesiapan untuk bersatu dan menunaikan tanggung jawab bersama, dan apakah para anggota PBB benar-benar mau melakukan apa yang disampaikan (walk the talk).
Untuk itu, ia menawarkan tiga strategi untuk membangun kembali kepercayaan dunia dan menghidupkan kembali solidaritas global. Pertama, mendesak kepemimpinan kolektif global, di mana nasib dunia tidak boleh ditentukan oleh segelintir pihak atau negara-negara tertentu.
Menurutnya, dunia yang damai, stabil, dan sejahtera adalah hak dan tanggung jawab kolektif seluruh negara, baik negara besar atau kecil, di utara atau selatan, negara maju atau negara berkembang.
Ia kemudian mendesak seluruh pihak untuk dapat menjunjung tinggi hukum internasional, khususnya prinsip utama kedaulatan dan integritas wilayah dan memastikan semua perbedaan diselesaikan di atas meja perundingan, bukan di medan perang. Secara khusus, tanggung jawab kolektif ini sangat yang diperlukan untuk menyelamatkan rakyat Palestina dan Afganistan.
"Sudah terlalu lama kita membiarkan saudara dan saudari kita di Palestina dan Afghanistan menderita. Indonesia tidak akan mundur sedikit pun untuk perjuangan mereka", kata Retno, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri.
Kedua, mendorong pembangunan untuk semua, karena setiap negara memiliki hak yang sama untuk membangun dan tumbuh. Namun, sayangnya arsitektur global saat ini hanya menguntungkan beberapa negara saja.
