Inggris Akui Palestina pada September jika Israel Tak Akhiri Serangan di Gaza

Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, menyatakan kepada kabinetnya bahwa pengakuan terhadap kedaulatan negara Palestina akan diumumkan paling lambat September tahun ini.

Pengakuan diberikan Inggris kepada Palestina jika Israel tak mengakhiri perang di Jalur Gaza dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang. Keir Starmer menyampaikan hal tersebut dalam siaran resmi pemerintah setelah rapat darurat kabinet pada Selasa, 29 Juli.

Ia mengatakan pengakuan terhadap Palestina bisa dilakukan sebelum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat pada September mendatang.

"Tidak ada kesetaraan antara Israel dan Hamas. Tuntutan kami terhadap Hamas tetap sama, yakni mereka harus membebaskan seluruh sandera, menyetujui gencatan senjata, menerima bahwa mereka tidak akan memiliki peran dalam pemerintahan Gaza," bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana diberitakan oleh Al Jazeera pada Selasa (29/7).

Starmer menginstruksikan para menterinya untuk kembali dari libur musim panas guna menghadiri rapat darurat kabinet. Rapat tersebut membahas draf inisiatif perdamaian yang diprakarsai Uni Eropa serta rencana peningkatan bantuan kemanusiaan ke Gaza.

Kementerian Luar Negeri Israel melalui media sosial X mengecam keras keputusan Inggris dan menyebutnya sebagai 'hadiah untuk Hamas'. Israel menilai langkah itu justru akan melemahkan upaya diplomatik untuk mengakhiri perang di Jalur Gaza.

Reuters melaporkan bahwa Starmer telah menghubungi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melalui sambungan telepon guna menyampaikan rencana pengakuan terhadap Palestina sebelum pengumuman resmi kepada publik. Kendati demikian, isi pembicaraan keduanya tidak dirilis ke publik.

Sementara itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump membantah pernah membicarakan rencana pengakuan tersebut dengan Starmer. "Kami tidak pernah membahas hal itu," ujar Trump kepada wartawan saat berada di atas pesawat kepresidenan Air Force One pada Selasa (29/7).

Selain Keir Starmer, komitmen serupa juga telah disampaikan oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Kamis, 24 Juli lalu. Macron menyampaikan sikap untuk mendukung kedaulatan negara Palestina pada sidang majelis umum PBB di New York, AS, pada September mendatang.

Macron mengumumkan sikapnya dengan mempublikasikan surat yang dikirimkan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas di akun media sosial X @EmmanuelMacron pada Kamis, 24 Juli.

Dalam surat tersebut, Macron menyampaikan niat Prancis untuk tetap melanjutkan pengakuan Palestina dan berupaya meyakinkan negara-negara lain agar mengambil langkah serupa.

“Kami setia pada komitmen historis kami untuk perdamaian yang adil dan langgeng di Timur Tengah, saya telah memutuskan bahwa Prancis akan mengakui Negara Palestina,” kata Macron, sebagaimana diberitakan oleh Reuters pada Jumat (25/7).

Prancis yang merupakan suaka bagi komunitas Yahudi dan Muslim terbesar di Eropa akan menjadi negara besar pertama di Barat yang mengakui negara Palestina. 

“Saya akan menyampaikan pengumuman resmi ini dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September mendatang,” ujar Macron.