Trump Ancam Kenakan Tarif 35% ke Kanada karena Rencana Pengakuan Palestina

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam untuk meningkatkan tensi perang dagang dengan Kanada. Trump menyampaikan hal tersebut setelah Perdana Menteri Kanada, Mark Carney, berkomitmen mendukung kemerdekaan Palestina pada sidang majelis umum PBB di New York, AS.

Trump berencana memberlakukan tarif pajak impor AS sebesar 35% terhadap seluruh produk asal Kanada yang tidak termasuk dalam perjanjian dagang United States–Mexico–Canada Agreement (USMCA). Hal tersebut akan berlaku jika kedua negara gagal mencapai kesepakatan sebelum tenggat 1 Agustus.

“Wow! Kanada baru saja mengumumkan bahwa mereka mendukung kenegaraan bagi Palestina. Ini akan membuat sangat sulit bagi kami untuk mencapai kesepakatan dagang dengan mereka,” tulis Trump di platform Truth Social, dikutip dari Reuters pada Kamis (31/7).

Kanada merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi AS setelah Meksiko. Kanada juga merupakan pembeli terbesar produk ekspor AS.

Tahun lalu, Kanada membeli barang senilai US$ 349,4 miliar dari AS. Sebaliknya, mereka mengekspor sejumlah komoditas senilai US$ 412,7 miliar ke AS. Kanada adalah penyuplai utama untuk produk baja dan aluminium yang dibutuhkan oleh Amerika Serikat.

Carney sebelumnya menyatakan bahwa negosiasi tarif dengan Washington berlangsung secara konstruktif. Namun, ia memperkirakan pembicaraan tersebut kemungkinan besar tidak akan selesai sebelum batas waktu yang ditetapkan.

Dia mengatakan pembicaraan antara kedua negara saat ini berada dalam fase yang intens. Namun, kemungkinan tercapainya kesepakatan yang dapat menghapus seluruh tarif dari Amerika Serikat tampaknya sangat kecil.

Kanada bersama Prancis dan Inggris berencana menyerukan dukungan kemerdekaan Palestina pada sidang majelis umum PBB di New York, AS, pada September mendatang.

Mark Carney mengatakan Kanada bakal bekerja sama dengan negara-negara lain dalam menyusun rencana perdamaian antara Israel dan Palestina. Ia menilai proses damai melalui negosiasi antara Israel dan Palestina sejauh ini tidak efektif karena sering mengalami kegagalan,

“Kanada bermaksud mengakui Negara Palestina pada Sidang Umum PBB ke-80 pada September 2025,” kata Mark Carney dalam siaran pers pada Rabu (30/7).

Kanada mendorong agar otoritas Pelestina harus mereformasi sistem pemerintahan. Negara tersebut secara khusus meminta agar pelaksanaan Pemilu 2026 tanpa keterlibatan Hamas. Pemerintah Kanada juga mendesak Hamas membebaskan sandera, melucuti senjata, dan tidak terlibat dalam pemerintahan masa depan Palestina.