Filipina Umumkan Darurat Energi Nasional Imbas Konflik Timur Tengah

Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. mengumumkan keadaan darurat nasional di negaranya akibat gangguan pasokan imbas perang Amerika Serikat-Israel versus Iran. 

Marcos mengeluarkan perintah eksekutif (Executive Order/EO) 110 untuk mengatasi kondisi darurat energi nasional. Dalam dokumen tersebut, Pemerintah Filipina menyebut peningkatan ketegangan di Timur Tengah sebagai faktor utama yang mengancam produksi dan transportasi minyak global. Kondisi ini bisa berdampak pada Filipina yang mengimpor bersih produk minyak bumi.

Dalam perintah tersebut tertulis bahwa gangguan pada rute pasokan kritis, termasuk Selat Hormuz dapat membatasi pasokan bahan bakar global dan memicu volatilitas harga. Hal ini menimbulkan risiko terhadap keamanan energi negara.

Selanjutnya, Kementerian Energi (DOE) Filipina dan lembaga terkait lainnya akan menerapkan langkah-langkah terkoordinasi untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan memadai sekaligus memitigasi dampaknya terhadap perekonomian.

“Filipina tetap sangat bergantung pada sumber pasokan bahan bakar eksternal dan rentan terhadap gangguan dalam produksi dan transportasi minyak global,” bunyi perintah tersebut, dikutip dari media resmi Filipina, Philippines News Agency, Rabu (25/3). 

Ketergantungan ini dapat memengaruhi ketersediaan dan pengiriman tepat waktu produk minyak bumi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

“Menteri Energi telah menetapkan kondisi ini bisa menimbulkan bahaya yang mendesak berupa pasokan energi rendah. Langkah-langkah mendesak diperlukan untuk memastikan stabilitas dan kecukupan pasokan energi negara,” ujarnya.

Perintah eksekutif ini juga menginstruksikan penerapan paket terpadu untuk sektor industri, pangan, dan transportasi guna melindungi kepentingan nasional. Paket ini dibentuk untuk memastikan ketersediaan pasokan energi dalam negeri, kelancaran penyediaan layanan esensial, kelangsungan aktivitas ekonomi, serta perlindungan sektor-sektor rentan.

Untuk melaksanakan paket ini, pemerintah setempat telah membentuk komite yang diketuai oleh Presiden. Pimpinan tertinggi Filipina ini akan mengawasi pelaksanaan kerangka kerja ini untuk memitigasi dampak konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah.

Anggota komite tersebut terdiri atas Sekretaris Eksekutif dan para sekretaris dari Departemen Energi, Transportasi, Kesejahteraan Sosial, Pertanian, Keuangan, Anggaran, dan Ekonomi.

Komite ini bertugas memantau pasokan dan distribusi bahan bakar, pangan, obat-obatan, dan barang-barang esensial lainnya, serta memastikan kelancaran operasional transportasi umum, utilitas, dan layanan kesehatan.

Komite ini juga akan mengoordinasikan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi, menyederhanakan proses perizinan pemerintah, dan mengembangkan strategi jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada produk minyak bumi.