Rusia dan Cina Gunakan Hak Veto Gagalkan Resolusi PBB soal Selat Hormuz

Rusia dan Cina telah memveto resolusi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang bertujuan untuk melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz.

Rancangan teks tersebut, yang pemungutan suaranya dilakukan pada Selasa (7/4), diajukan oleh Bahrain. Sebelas dari 15 anggota DK PBB memberikan suara mendukung, dan dua abstain. Namun, Rusia dan Cina mengatakan bahwa langkah tersebut bias terhadap Iran.

Berdasarkan resolusi tersebut, negara-negara yang terkena dampak akan diminta untuk “mengkoordinasikan upaya, yang bersifat defensif, sesuai dengan keadaan, untuk berkontribusi dalam memastikan keselamatan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz”.

Pengiriman melalui jalur air sempit tersebut, yang sebelumnya dilalui seperlima pengiriman minyak dan gas global, praktis terhenti setelah Teheran mengancam akan menyerang kapal sebagai tanggapan atas perang yang dilancarkan terhadap Iran oleh Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari.

Blokade tersebut telah menyebabkan harga bahan bakar melonjak di sebagian besar dunia dan mendorong beberapa negara, khususnya di Asia, untuk memberlakukan pembatasan konsumsi dan penjatahan pasokan.

Cegah PBB Disalahgunakan

Utusan Cina untuk PBB, Fu Cong, mengatakan bahwa mengadopsi rancangan tersebut ketika AS mengancam kelangsungan hidup suatu peradaban akan mengirimkan pesan yang salah.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, mengatakan Rusia dan Cina mengusulkan resolusi alternatif tentang situasi di Timur Tengah, termasuk keamanan maritim.

Duta Besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, memuji langkah-langkah Tiongkok dan Rusia, dengan mengatakan, “Tindakan mereka hari ini mencegah Dewan Keamanan disalahgunakan untuk melegitimasi agresi”.

Rumusan resolusi tersebut telah menjadi subjek negosiasi di balik layar selama beberapa hari.

Versi sebelumnya dari dokumen tersebut secara eksplisit merujuk pada Bab 7 Piagam PBB, yang memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan mulai dari sanksi hingga penggunaan kekuatan militer.

Namun setelah penolakan Tiongkok, Bahrain secara signifikan melemahkan rancangannya, dengan menghilangkan otorisasi penggunaan kekuatan. Referensi eksplisit tentang penegakan yang mengikat, yang termasuk dalam rancangan sebelumnya, juga dihilangkan.