Prancis Dilanda Demo Pelajar Terbesar dalam Beberapa Dekade, Apa Penyebabnya?

Prancis sedang berjuang mengatasi gelombang protes mahasiswa dan pelajar terbesar dalam beberapa dekade terakhir. Aksi yang bermula sebagai unjuk rasa dukungan terhadap para guru yang mogok kerja di sebuah SMA di pinggiran kota sebelah utara Paris telah berkembang menjadi krisis nasional.

Ratusan sekolah terpaksa ditutup dan lebih dari 6.000 orang telah diamankan oleh polisi selama beberapa minggu terakhir. Sebagian besar dari mereka adalah anak di bawah umur yang tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Sejumlah pelajar, guru, dan polisi mengalami luka-luka. 

Seorang pelajar di kota Lens, wilayah timur laut Prancis, kehilangan tangannya setelah dilaporkan memungut granat, sementara seorang pelajar lainnya di Tours kehilangan salah satu matanya.

Pihak berwenang memperkirakan ratusan ribu pengunjuk rasa—termasuk pelajar, guru, dan perwakilan serikat pekerja—turun ke jalan pada hari Selasa (6/10) seiring meluasnya gelombang protes di seluruh negeri.

Di Paris, gas air mata memenuhi Udara. Tempat sampah serta meja dan kursi sekolah dibakar saat polisi antihuru-hara yang dilengkapi perisai dan tongkat pemukul bentrok dengan sejumlah pengunjuk rasa.

Apa yang Menyebabkan Demonstrasi Pelajar di Prancis?

Aksi protes berawal di SMA Saint-Exupéry, sebuah kawasan pinggiran kota Paris, pada 21 September 2026. Unjuk rasa itu sebenarnya tidak banyak menarik perhatian. 

Para siswa bergabung dengan guru mereka untuk memprotes kurangnya staf dan sumber daya. Ketika tuntutan mereka dipenuhi dan staf tambahan dikirim ke sekolah tersebut, aksi mogok pun berakhir. Namun, percikan api perlawanan sudah telanjur menyala. Menurut pemimpin siswa Manès Nadel, gerakan ini kemudian menyebar dengan sangat cepat.

"Jumlah sekolah yang kini terlibat sungguh belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Nadel seperti dikutip CNN International. Ia mengatakan Kementerian Pendidikan Prancis benar-benar kewalahan menghadapi krisis ini.

Meski bermula di wilayah pinggiran kota, aksi protes tersebut kini menarik perhatian internasional. Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa "apa yang terjadi di Prancis tak lain adalah migrasi massal yang tak terkendali."

"Ini bukan soal sekolah; ini soal Islam yang ingin mengambil alih sebuah negara yang dulunya hebat," tulis Trump dalam unggahan di Truth Social, Selasa (6/10), seperti dikutip CNN International.

Para siswa di sekolah menengah atas (lycée) di Paris dan wilayah sekitarnya mulai memblokir pintu masuk. Dalam hitungan hari, kejadian serupa dilaporkan terjadi di seluruh negeri, mulai dari Lille di utara hingga Marseille di selatan. 

Gambar-gambar yang memperlihatkan siswa membakar tempat sampah, menjaga barikade, menyerang staf pengajar, serta bentrok dengan polisi memicu pertanyaan mengenai respons kepolisian dan keterlibatan kelompok sayap kiri jauh. Lebih dari 100 sekolah menengah atas telah mengalami kerusakan sejak dimulainya gerakan protes tersebut.

Para kritikus menuduh polisi bertindak secara represif. Seorang polisi tertangkap kamera sedang melakukan teknik kuncian leher terhadap seorang siswi di Alencon. Teknik kuncian leher ini merupakan teknik yang kini dilarang oleh hukum.

Kekerasan serta pesatnya eskalasi protes ini mengejutkan banyak pihak. Namun akar permasalahannya sudah ada sejak lama: sistem pendidikan yang kelebihan kapasitas, minim fasilitas, dan kekurangan tenaga pengajar, yang menurut banyak siswa tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka. 

Selama bertahun-tahun, beredar video yang memperlihatkan ruang kelas dengan jumlah meja atau kursi yang tidak memadai, atau siswa yang mendapati kelas mereka ditiadakan karena guru yang absen tidak digantikan.

Lonjakan angka kelahiran di Prancis pada tahun 2010 telah menyebabkan peningkatan jumlah siswa sekolah menengah yang kini bersekolah di tengah pemangkasan anggaran secara riil selama bertahun-tahun. Saat ini, jumlah guru di sekolah menengah lebih sedikit dibandingkan tahun 2008, padahal terdapat penambahan 250 ribu siswa yang terdaftar. Di sektor pendidikan negeri, 70% ruang kelas menampung lebih dari 30 siswa.

Respons Pemerintah Prancis Dinilai Lamban

Para pengkritik menilai tanggapan pemerintah lamban dan tidak peka terhadap aspirasi publik. Awalnya, perhatian banyak tertuju pada partai sayap kiri jauh LFI dan keberadaan mereka di lokasi barikade. Partai yang dipimpin oleh Jean-Luc Melenchon—tokoh yang diprediksi akan meraih hasil baik dalam pemilihan presiden musim semi mendatang—itu telah berulang kali membela hak mahasiswa untuk berunjuk rasa serta hak partainya untuk berada di lokasi tersebut. 

Selain itu, sorotan juga banyak tertuju pada perlunya tindakan tegas dari kepolisian serta biaya yang timbul akibat unjuk rasa ini. Kerusakan pada sekolah-sekolah di wilayah sekitar Paris saja diperkirakan mencapai 7 juta euro atau Rp 140,6 miliar (kurs Rp 20.080 per euro).

Sempat ada konsesi awal terkait biaya di sekolah menengah kejuruan yang sedianya direncanakan untuk tahun 2027, namun rencana tersebut kini telah dicoret dari anggaran pemerintah. "Respons pemerintah sangat tidak bertanggung jawab dan justru membenarkan alasan kemarahan para siswa, karena suara mereka tidak pernah didengar. Mereka hanya merespons dengan tindakan represif," ujar Manes. 

Para pengunjuk rasa kini benar-benar menarik perhatian pemerintah, terutama setelah lonjakan kekerasan pada akhir pekan lalu. Menteri Dalam Negeri mencatat adanya pergeseran dari unjuk rasa siswa menjadi kekerasan perkotaan dan sekitar 2.000 orang diamankan dalam satu hari. 

Pada Jumat (2/10), Menteri Pendidikan Edouard Geffray bertemu dengan para pemimpin siswa. Namun, tidak ada kesepakatan yang dicapai, dan para pemimpin siswa pun menyerukan mobilisasi massa besar-besaran pada hari Selasa berikutnya.

Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan terdapat sekitar 256 ribu pengunjuk rasa yang turun ke jalan di seluruh negeri pada hari Selasa, termasuk 56 ribu orang di Paris. Sementara itu, Union Syndicale Lycéenne—salah satu serikat siswa sekolah menengah yang terlibat dalam pengorganisasian demonstrasi—menyebutkan angka partisipasi yang jauh lebih besar, yakni 450 ribu orang di seluruh negeri.

Lebih dari 400 orang ditahan dalam unjuk rasa hari Selasa tersebut, menurut keterangan kementerian.

Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu, saat berbicara di Majelis Nasional pada hari Selasa, mengatakan bahwa "kekerasan ekstrem telah mencapai gerbang sekolah-sekolah kita dan hal itu harus dikecam tanpa keraguan."

Lecornu menyebutkan bahwa 215 siswa dan 85 staf pendidikan terluka selama kerusuhan tersebut, seraya menyatakan bahwa angka itu merupakan "jumlah staf pendidikan terbanyak yang terluka dalam beberapa dekade terakhir." Ia menepis tuduhan bahwa pemerintah telah memerintahkan polisi untuk menindak keras aksi protes tersebut.

Ia juga mengatakan bahwa para pejabat harus mendengarkan kekhawatiran dan tuntutan para siswa di setiap sekolah.

"Oleh karena itu, waktu akan dialokasikan mulai minggu ini—tepatnya hari Rabu (7/10)—agar setiap tim pimpinan sekolah dapat menyelenggarakan sesi demokrasi internal di sekolah menengah mereka masing-masing," kata Lecornu di platform X.

Kementerian Pendidikan telah meluncurkan portal daring tempat para siswa dapat menyampaikan kekhawatiran serta gagasan mereka untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Terkendala Defisit Anggaran

Respons pemerintah terkendala oleh kondisi keuangan publik yang buruk. Pemerintah sedang berupaya mengesahkan anggaran tahun 2027 yang menekan defisit hingga sekitar 5% dari PDB—sebuah target yang hanya dapat dicapai melalui langkah penghematan anggaran yang berat. Pekan lalu, imbal hasil obligasi tenor sepuluh tahun Prancis sempat melampaui angka 5%—level tertinggi sejak tahun 2002—akibat aksi protes yang memperparah kekhawatiran mengenai prospek fiskal negara tersebut.

Gejolak ini telah memicu dimulainya persaingan sengit memperebutkan kursi kepresidenan antara kubu sayap kanan ekstrem dan sayap kiri ekstrem, sementara kubu tengah justru tampak kewalahan dalam berbagai jajak pendapat. Bagi kubu sayap kiri ekstrem, para pelajar merupakan basis pendukung alami. Sebaliknya, bagi pemerintah, mereka dianggap sebagai sumber kekacauan dan tekanan anggaran di saat yang paling tidak tepat.

Secara historis, protes mahasiswa tidak pernah berakhir baik bagi pemerintah Prancis. Protes mahasiswa bulan Mei 1968 berkembang menjadi pemogokan terbesar dalam sejarah Prancis—sebuah negara yang sangat akrab dengan budaya pemogokan. Salah satu slogannya berbunyi, "Bersikaplah realistis, tuntutlah hal yang mustahil."

Perbedaannya saat ini adalah, para mahasiswa yang kembali turun ke jalan untuk berunjuk rasa merasa bahwa tuntutan mereka tidaklah berlebihan. Justru, mereka mengatakan bahwa mereka hanya menuntut hal yang paling mendasar: sistem pendidikan yang memungkinkan mereka untuk belajar.