Brahmantya menyebutkan ada tiga aspek yang difokuskan. Pertama, menjaga sampah plastik di darat supaya tidak ke laut. Kedua, menekankan upaya daur ulang sampah plastik.
Terakhir, mengubah pola pikir masyarakat. “Masyarakat tidak boleh membuang sampah sembarangan serta mengurangi konsumsi plastik sekali pakai,” katanya.
(Baca: Bank Dunia, Denmark & Norwegia Suntik Dana Atasi Sampah di Indonesia)
Untuk menangani masalah sampah plastik, dia menuturkan KKP telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 10 miliar pada tahun 2017., yang mana sebanyak Rp 2,5 miliar telah digunakan pada tahun laly untuk membeli mesin pencacahan plastik yang ditempatkan ke 11 titik dan mesin kompos organik dari air untuk 6 titik.
Sementara sisa dana sebesar Rp 7,5 miliar digunakan untuk gerakan Gita Laut, yaitu pelatihan, pembersihan pantai, dan sekolah bahari. Ada juga program tempat sampah untuk diletakan di sejumlah pantai tujuan wisata.
Untuk 2018, dia mengatakan KKP juga akan mengalokasikan dana sebesar Rp 10 miliar. Namun, pennggunaannya tahun ini akan lebih diprioritaskan untuk penyediaan kapal pengangkut sampah di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
Terkait Perpres, dia mengatakan pihaknya masih menunggu regulasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman diteken. Kemungkinan Perpres akan terbit dalam waktu dua bulan, sebelum Our Ocean Conference 2018 pada Oktober mendatang.
Menurut Brahmantya, industri pengguna plastik harus bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah plastik. “Mereka akan kesulitan kalau tidak mendaur ulang kan bahan baku plastik sekarang semakin susah,” katanya lagi.