Biro Umrah Merugi, Pemerintah akan Lobi Arab Saudi Minta Keringanan

ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid
Sejumlah calon jamaah umrah yang batal berangkat ke Jeddah lewat Malaysia berjalan menuju halaman parkir kendaraan di Pelabuhan Internasional PT Pelindo I Dumai di Dumai, Riau, Jumat (28/2/2020).
Penulis: Rizky Alika
Editor: Safrezi Fitra
29/2/2020, 19.49 WIB

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah Indonesia akan melobi pemerintah Arab Saudi untuk memberikan keringanan hotel agar tak dibebankan kepada biro perjalanan umrah. Ia mengatakan, lobi tersebut akan dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi.

"Ada lagi persiapan di Arab Saudi untuk makanan dan hotel. Bu Menlu akan bahas dengan Menteri Arab Saudi agar tak dibebankan kepada travel," kata dia di Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Sabtu (29/2).

Sedangkan dari sisi penerbangan, ia mengatakan maskapai kemungkinan akan menanggung kerugian biro perjalanan akibat dibatalkannya penerbangan ke Negeri Minyak tersebut.

(Baca: Lobi Arab Saudi, Menlu Harap WNI yang Terlanjur Mendarat Bisa Umrah)

Sebagaimana diketahui, perusahaan perjalanan telah merugi baik dari segi tiket penerbangan yang telah dipesan, serta perotelan dan makanan yang telah dibayarkan uang mukanya.

Sebelumnya, perusahaan penyelenggara haji dan umrah menyatakan akan mengalami rugi Rp 2,5 triliun dalam satu bulan, akibat kebijakan pemerintah Arab Saudi yang menyetop izin umrah sementara dari Indonesia. Angka ini dihitung dari potensi penjualan jasa haji dan umrah per bulan.

"Potensi penerimaan dan penjualan dalam satu bulan capai Rp 2-2,5 triliun," kata Ketua Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Joko Asmoro, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (29/2). Perhitungannya, biaya umroh untuk satu orang minimum senilai Rp 20 juta. Adapun, rata-rata jumlah jemaah dari Indonesia mencapai 100-150 ribu per bulan.

Halaman Selanjutnya
Halaman: