Bantah Terlibat Sengketa Pelabuhan Marunda, Luhut: Saya Tak Ada Proyek

Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tidak bermain proyek dan terlibat dalam sengketa antara PT KBN dan PT KCN.
Penulis: Dimas Jarot Bayu
Editor: Agustiyanti
2/12/2019, 22.23 WIB

Sekadar informasi, KCN merupakan anak perusahaan KBN dan PT Karya Teknik Utama atau KTU yang memenangkan tender pembangunan Pelabuhan Marunda, Jakarta pada 2004. Saat pendirian KCN, disepakati skema pembagian saham KCN-KBN adalah 85%-15%.

Masalah bermula ketika ada pergantian manajemen KBN pada 2012. Saat itu manajemen baru KBN meminta posisi sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 50,5% yang kemudian ditolak oleh KCN.

Atas penolakan tersebut, akses pelabuhan KCN ditutup selama lima bulan oleh KBN. Keduanya sempat melakukan mediasi dan disepakati kepemilikan saham antara KBN dan KTU sebesar 50%-50%. KBN diberi waktu 18 bulan untuk melunasi pembelian saham KCN.

(Baca: Erick Thohir Temukan 13 Kasus BUMN Saling Gugat)

 Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, KBN tak kunjung menyelesaikan pembayaran tersebut dan menggugat KCN dengan dugaan merampas aset negara dan dikonsesikan ke Kementerian Perhubungan. Pada 9 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengabulkan gugatan KBN.

Putusan tersebut lalu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta. KCN lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atau MA. MA pun mengabulkan kasasi yang diajukan PT KCN dan membatalkan putusan PT DKI Jakarta Nomor 754/PDT/2018/PT.DKI tertanggal 10 Januari 2019 yang menguatkan putusan PN. Jakarta Utara Nomor 70/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 9 Agustus 2018.

Dalam amar putusannya, MA menilai PN Jakarta Utara tidak berwenang mengadili perkara sengketa antara PT KBN dan PT KCN. Majelis hakim menilai kasus tersebut seharusnya diselesaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu